Berita

Tangkapan layar video Prabowo berbicara soal izin usaha pertambangan (IUP) diberikan kepada Nahdlatul Ulama (NU)/Rep

Politik

Viral, Video Prabowo Ungkap IUP di Era Jokowi Diberikan ke PBNU

SENIN, 20 NOVEMBER 2023 | 17:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah ke Nahdlatul Ulama (NU), ramai diperbincangkan netizen di media sosial X.

Hal ini terungkap dari pernyataan calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto dalam sebuah video yang beredar luas.

Berdasarkan penelusuran Kantor Berita Politik RMOL, video pernyataan Prabowo diposting akun @Netizen_NU Jatim, pada Minggu (19/11).


Akun tersebut juga menuliskan pernyataan sebagai respons terhadap cuplikan video pernyataan Prabowo tersebut.

"Izin tabayun Pak @prabowo terkait izin tambang yang diberikan ke PBNU...," tulis @Netizen_NUjatim.

"Moga segera ada klarifikasi/penjelasan resmi," tambah akun tersebut di kolom komentar.

Ternyata, pernyataan Prabowo mengenai IUP diberikan ke NU disampaikan dalam acara "Diskusi Bersama Perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia", di Malang, Jawa Timur, Sabtu (18/11).

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu menyampaikan pandangannya terkait video pernyataan Prabowo itu.

"Pak @prabowo yth, mohon penjelasan, bagaimana mekanismenya PBNU diberikan izin tambang? Karena sesuai aturan bahwa IUP-bukan SIUP-diberikan ke badan usaha, bukan ke ormas. Kalau memang ada yang diberikan ke ormas mohon disebutkan di daerah mana?" demikian Didu menanyakan.

Dalam video yang beredar itu, Prabowo mulanya menjawab pertanyaan seorang kiai mengenai bantuan langsung dari pemerintah, khususnya ketika mantan Danjen Kopassus itu terpilih sebagai Presiden hasil Pilpres 2024.

Sebabnya, kiai tersebut menilai janji-janji politik Prabowo yang disampaikan dalam beberapa kali kesempatan, dilihat tidak produktif karena hanya memberikan ikan bukan pancingan, misalnya seperti berjanji memberikan makan dan susu gratis kepada seluruh siswa Indonesia.

Jawaban Prabowo tampil dalam video yang beredar menyampaikan bahwa itu salah satu fokus pemerintah yang akan dia jalani ketika terpilih nanti, yaitu hanya terkait peningkatan gizi anak-anak Indonesia.

Tetapi khusus soal program yang bukan bersifat pragmatis atau diistilahkan sebagai pancingan, dia mengklaim IUP yang ditarik pemerintahan Jokowi merupakan salah satu yang bisa diberikan kepada masyarakat.

"Kita mau kasih pancing, pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2600 izin tambang (IUP), dicabut dari swasta-swasta, dan sudah diberikan yang pertama kepada PBNU, itu pancing-pancing yang akan dibagi," demikian Prabowo menyatakan.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya