Program ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dinilai belum ada yang spesifik membahas permasalahan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Ketua Asosiasi IUMKM Indonesia Akumandiri, Hermawati Setyorinny menganggap program para kandidat yang menyangkut pengembangan UMKM sangat krusial. Hal itu agar para pelaku UMKM mengetahui pasangan mana yang memiliki fokus terhadap masalah ini.
“Program para capres pastinya akan menunjukkan hal positif untuk kemajuan bangsa. Hanya sayangnya dari ketiga capres belum terlihat disampaikan masalah UMKM,” ungkap Rinny akrab disapa dalam keterangan tertulis, Senin (20/11).
Dari ketiga paslon, menurut dia, baru pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang agak gamblang dan detail membahas masalah UMKM.
Sedangkan pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar baru sebatas masalah umum di sektor UMKM. Sementara pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka baru menyampaikan program UMKM yang telah berjalan.
“Program UMKM sudah ada di era Presiden Jokowi, hanya saja di lapangan tidak sesuai dengan harapan. Implementasi di lapangan tidak banyak terserap. Ditambah belum diimbanginya dengan pembangunan SDM UMKM itu sendiri,” bebernya.
“Pada prinsipnya pengembangan UMKM tidak hanya hilir saja tetapi juga hulu dan pengembangan SDM nya. Ditambah aturan yang tidak berubah-ubah, harus berpihak kepada UMKM. Legalitas harus mudah, cepat dan semurah murahnya,” jelas Rinny.
Masih kata dia, aturan persyaratan program dari apa yang sudah dijalankan harus lebih dipermudah, di lapangan tidak banyak penyerapan akan program tersebut baik akses keuangan, perijinan, pendidikan SDM, pengembangan usaha, melek teknologi, kemudahan legalitas, dll.
“UMKM diharapkan maju atau naik kelas, tapi pada kenyataan berjuang sendiri sendiri,” ungkapnya.
Sambung Rinny, termasuk kestabilan harga dan ketersediaan barang. Hal ini dinilai sangat penting karena berkaitan dengan daya beli masyarakat.
“Masih saja pelaku UMKM terjerat kredit ilegal, khususnya petani/ nelayan sangat sulit mendapatkan kredit dan pasar yang layak untuk harganya. Ini PR (pekerjaan rumah) yang harus diatasi, program ada tetapi jalan di tempat,” pungkasnya.
