Berita

Ilustrasi haji/Net

Politik

Golkar: Kalaupun Ada Kenaikan Biaya Haji, Tidak Boleh Lebih 3 Persen

SENIN, 20 NOVEMBER 2023 | 13:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fraksi Partai Golkar di Komisi VIII DPR RI tengah memperjuangkan agar biaya haji tahun 1445H/2024M tidak membebani para jemaah.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, John Kennedy Aziz, mengatakan, pihaknya akan berjuang agar biaya haji tidak naik lebih dari 3 persen di tahun depan.

"Biaya haji tidak seharusnya naik, saya akan berjuang keras untuk tidak naik, kalau pun harus naik tidak lebih dari 3 persen dari biaya haji tahun 2023," ujar John kepada wartawan, Senin (20/11).


Menurutnya, kenaikan biaya haji tidak seharusnya 15 persen seperti yang diusulkan Kementerian Agama menjadi total Rp105 juta.

Pasalnya, nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS mengalami fluktuasi. Maka dari itu, seharusnya biaya haji tidak melonjak tajam.

"Itu karena implikasi kenaikan nilai tukar Dolar AS terhadap rupiah," tutupnya.

Kementerian Agama mengusulkan biaya haji tahun 1445H/2024M sebesar Rp105 juta dengan perbandingan 70 persen ditanggung jemaah 30 persen ditanggung nilai manfaat dari BIPIH.

Mayoritas fraksi di Komisi VIII dalam Panitia Kerja (Panja) biaya haji 2024, tidak sepakat dengan kenaikan tersebut lantaran dinilai memberatkan para jemaah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak Demi Penataan Kawasan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:59

Lahan Huntap Korban Bencana Harus Segera Dituntaskan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:52

Ini Identitas Delapan Orang dan Barbuk OTT Pejabat Pajak Jakut

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:12

Larangan Tambang Emas Rakyat, Kegagalan Baca Realitas

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:58

Pelapor Pandji Dianggap Klaim Sepihak dan Mencatut Nama NU

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:30

Romantisme Demokrasi Elektoral dan Keliru Baca Kedaulatan

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:08

Invasi AS ke Venezuela Bisa Bikin Biaya Logistik Internasional Bengkak

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:45

Khofifah Ajak Pramuka Jatim Sukseskan Ketahanan Pangan dan MBG

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:23

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Klok Dkk Siap Melumat Persija Demi Amankan Posisi

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:40

Selengkapnya