Berita

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad/RMOL

Politik

Ganjar Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi, Gerindra: Di Situ Kan Ada Menko Polhukam

SENIN, 20 NOVEMBER 2023 | 12:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kritik yang dilontarkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, perihal penegakan hukum di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, sedikit keheranan.

Dasco mengaku tak tahu persis kritik Ganjar tersebut dimaksudkan dalam konteks apa dan untuk siapa.

“Saya tidak tahu evaluasi internal itu pribadi atau tim,” kata Dasco kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11).

Sebab, lanjut Dasco, cawapres pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud MD, adalah Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju. Di mana Menko Polhukam merupakan penanggung jawab soal hukum di Indonesia.

“Di situ juga kita lihat ada penanggung jawab soal hukum sebagai calon wakil presiden dari Pak Ganjar,” kata Wakil Ketua DPR RI ini.

Atas dasar itu, Dasco enggan berkomentar lebih jauh mengenai kritik Ganjar terhadap penegakan hukum di Indonesia tersebut.

“Kalau saya lihat juga di situ kan ada Pak Mahfud sebagai penanggungjawab Polhukam. Sehingga, saya enggak mau berkomentar lebih banyak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengkritik penegakan hukum di Indonesia yang menurun di era Presiden Jokowi. Politikus PDIP itu memberikan nilai 5 soal penegakan hukum di Indonesia.

“Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, dengan kasus ini jeblok, poinnya lima,” kata Ganjar dalam acara Ikatan Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11).

Populer

Pesawat Nepal Jatuh, Hanya Satu Orang yang Selamat

Rabu, 24 Juli 2024 | 15:16

Menkeu: Inggris Bangkrut, Kondisi Keuangan Hancur

Minggu, 28 Juli 2024 | 17:54

KPK Bakal Audit Semua Rumah Sakit Telusuri Dugaan Fraud BPJS Kesehatan

Rabu, 24 Juli 2024 | 18:51

Pemindahan Ibu Kota Negara Ambisi Picik Jokowi

Sabtu, 27 Juli 2024 | 01:29

GMPH Desak KPK Usut Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan Cak Imin

Senin, 29 Juli 2024 | 12:54

Inilah 3 Kandidat Kepala Badan Penerimaan Negara

Jumat, 02 Agustus 2024 | 16:13

Identitas Tersangka Korupsi Rp3,451 Triliun: Enam Petinggi LPEI, Satu Swasta

Kamis, 01 Agustus 2024 | 10:11

UPDATE

Muzani: Ujian Kemenangan Prabowo Lebih Berat Karena Harus Jaga Kepercayaan Rakyat

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 19:48

Bawaslu Ingatkan KPU Tak Lampaui UU Soal Larangan Kampanye Pilkada di Tempat Ibadah

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 19:36

Milad ke-26, Fahri Bachmid: Pemerintah Selalu Membutuhkan Pikiran PBB

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 19:27

Modal dan Prestasi Mumpuni Hasnu Ibrahim sebagai Caketum PB PMII

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 19:23

Sekjen PAN: Tidak Ada Kata Iseng untuk Judi Online

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 18:38

Dorong Musprovlub, Kadin Karawang Tegaskan Tak Ada Kaitan dengan Pilkada

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 18:34

Ingatkan Ketum PBNU, Aliansi Santri: Tunjukkan Kalau Santri Gus Dur, Jangan Memecah Belah

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 18:19

Pedagang Kecil Protes PP Kesehatan Larang Penjualan Rokok Eceran

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 18:05

KPK Diminta Selidiki Dugaan Korupsi Pemkab Konawe Utara

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 17:33

Wajarkan Pegawai Main Judi Online, Direktur DEEP: Komunikasi Pimpinan KPK Perlu Diperbaiki

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 17:21

Selengkapnya