Berita

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (20/11)/RMOL

Politik

Komisi II DPR RI Kesal Seluruh Pimpinan KPU RI Absen RDP Karena Tengah ke Luar Negeri

SENIN, 20 NOVEMBER 2023 | 12:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketidakhadiran pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI karena tengah melakukan lawatan ke luar negeri membuat para anggota dewan kesal.

Sebab, jadwal RDP ini sebelumnya sudah disepakati bersama antara Komisi II dengan pihak KPU RI.

"Hari ini tidak ada satupun dari KPU yang hadir. kami baru menerima surat hari Minggu, permohonan penundaan, karena semuanya sedang berada di luar negeri," ujar Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, pada awal RDP, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11).


Dia mengaku heran dengan KPU RI yang tiba-tiba melakukan perjalanan ke luar negeri, seolah hal tersebut lebih penting ketimbang RDP yang agendanya membahas soal putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai aturan keterwakilan perempuan.

"Saya enggak tahu ya, bagaimana tata cara pengelolaan kantor, bisa tidak ada satupun komisioner, termasuk sekjennya itu enggak ada di dalam negeri," keluhnya.

Legislator Partai Golkar itu membandingkan, para pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang memiliki agenda politik jelang Pemilu Serentak 2024, justru lebih mementingkan agenda RDP.

"Kami saja di sini, yang sekarang sibuk dengan urusan dapil ya terpaksa harus ada yang datang. Saya enggak tahu, apakah harus dilaporkan sama DKPP," kritiknya.

"Terus, yang ngurusin di sini, di kantor siapa? Siapa penanggung jawabnya? Padahal mereka mengirimkan surat permohonan sifatnya penting," tutup Doli menyesalkan. 

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya