Berita

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (20/11)/RMOL

Politik

Komisi II DPR RI Kesal Seluruh Pimpinan KPU RI Absen RDP Karena Tengah ke Luar Negeri

SENIN, 20 NOVEMBER 2023 | 12:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketidakhadiran pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI karena tengah melakukan lawatan ke luar negeri membuat para anggota dewan kesal.

Sebab, jadwal RDP ini sebelumnya sudah disepakati bersama antara Komisi II dengan pihak KPU RI.

"Hari ini tidak ada satupun dari KPU yang hadir. kami baru menerima surat hari Minggu, permohonan penundaan, karena semuanya sedang berada di luar negeri," ujar Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, pada awal RDP, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11).


Dia mengaku heran dengan KPU RI yang tiba-tiba melakukan perjalanan ke luar negeri, seolah hal tersebut lebih penting ketimbang RDP yang agendanya membahas soal putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai aturan keterwakilan perempuan.

"Saya enggak tahu ya, bagaimana tata cara pengelolaan kantor, bisa tidak ada satupun komisioner, termasuk sekjennya itu enggak ada di dalam negeri," keluhnya.

Legislator Partai Golkar itu membandingkan, para pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang memiliki agenda politik jelang Pemilu Serentak 2024, justru lebih mementingkan agenda RDP.

"Kami saja di sini, yang sekarang sibuk dengan urusan dapil ya terpaksa harus ada yang datang. Saya enggak tahu, apakah harus dilaporkan sama DKPP," kritiknya.

"Terus, yang ngurusin di sini, di kantor siapa? Siapa penanggung jawabnya? Padahal mereka mengirimkan surat permohonan sifatnya penting," tutup Doli menyesalkan. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya