Berita

Nyamuk Wolbachia/Net

Politik

Fraksi PKS Minta Pemerintah Transparan Soal Nyamuk Wolbachia

SENIN, 20 NOVEMBER 2023 | 12:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mayoritas masyarakat menolak program pemerintah terkait penyebaran telur nyamuk Wolbachia di Bali. Pasalnya, pemerintah dianggap tidak transparan dan kurang sosialisasi sehingga membuat masyarakat panik dan ketakutan.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta agar pemerintah transparan soal penyebaran telur nyamuk Wolbachia.

"Apakah masyarakat sudah mendapat penjelasan dan sosialisasi dari pemerintah tentang rencana penyebaran jutaan telur nyamuk ber-Wolbachia ini?  Wajar jika masyarakat menolak dan takut karena mereka belum mengerti," kata Netty kepada wartawan, Senin (20/11).


Legislator dari Fraksi PKS ini meminta pemerintah melalui Kemenkes memberikan penjelasan akurat  tentang rencana tersebut.

"Masyarakat perlu  tahu, apakah penyebaran telur nyamuk tersebut berbahaya atau tidak? Apalagi saat ini sudah berkembang informasi bahwa ada hidden agenda di balik rencana tersebut. Pemerintah harus transparan dalam memberikan penjelasan," tandas Netty.

Menurut Kemenkes, penyebaran telur nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia dilakukan guna menekan angka DBD yang ditularkan melalui nyamuk Aedes Aegypti.

Kemenkes mengatakan bakteri Wolbachia yang dapat mengurangi virus dengue merupakan bakteri alamiah yang memang sudah ada pada 60 persen serangga, jadi bukan hasil rekayasa genetika.

Berdasarkan penelitian, jika nyamuk dengan bakteri Wolbachia kawin dengan nyamuk Aedes Aegypti maka bakteri tersebut dapat menekan virus dengue penyebab DBD.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya