Berita

Nyamuk Wolbachia/Net

Politik

Fraksi PKS Minta Pemerintah Transparan Soal Nyamuk Wolbachia

SENIN, 20 NOVEMBER 2023 | 12:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mayoritas masyarakat menolak program pemerintah terkait penyebaran telur nyamuk Wolbachia di Bali. Pasalnya, pemerintah dianggap tidak transparan dan kurang sosialisasi sehingga membuat masyarakat panik dan ketakutan.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta agar pemerintah transparan soal penyebaran telur nyamuk Wolbachia.

"Apakah masyarakat sudah mendapat penjelasan dan sosialisasi dari pemerintah tentang rencana penyebaran jutaan telur nyamuk ber-Wolbachia ini?  Wajar jika masyarakat menolak dan takut karena mereka belum mengerti," kata Netty kepada wartawan, Senin (20/11).


Legislator dari Fraksi PKS ini meminta pemerintah melalui Kemenkes memberikan penjelasan akurat  tentang rencana tersebut.

"Masyarakat perlu  tahu, apakah penyebaran telur nyamuk tersebut berbahaya atau tidak? Apalagi saat ini sudah berkembang informasi bahwa ada hidden agenda di balik rencana tersebut. Pemerintah harus transparan dalam memberikan penjelasan," tandas Netty.

Menurut Kemenkes, penyebaran telur nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia dilakukan guna menekan angka DBD yang ditularkan melalui nyamuk Aedes Aegypti.

Kemenkes mengatakan bakteri Wolbachia yang dapat mengurangi virus dengue merupakan bakteri alamiah yang memang sudah ada pada 60 persen serangga, jadi bukan hasil rekayasa genetika.

Berdasarkan penelitian, jika nyamuk dengan bakteri Wolbachia kawin dengan nyamuk Aedes Aegypti maka bakteri tersebut dapat menekan virus dengue penyebab DBD.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya