Berita

Nyamuk Wolbachia/Net

Politik

Fraksi PKS Minta Pemerintah Transparan Soal Nyamuk Wolbachia

SENIN, 20 NOVEMBER 2023 | 12:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mayoritas masyarakat menolak program pemerintah terkait penyebaran telur nyamuk Wolbachia di Bali. Pasalnya, pemerintah dianggap tidak transparan dan kurang sosialisasi sehingga membuat masyarakat panik dan ketakutan.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta agar pemerintah transparan soal penyebaran telur nyamuk Wolbachia.

"Apakah masyarakat sudah mendapat penjelasan dan sosialisasi dari pemerintah tentang rencana penyebaran jutaan telur nyamuk ber-Wolbachia ini?  Wajar jika masyarakat menolak dan takut karena mereka belum mengerti," kata Netty kepada wartawan, Senin (20/11).


Legislator dari Fraksi PKS ini meminta pemerintah melalui Kemenkes memberikan penjelasan akurat  tentang rencana tersebut.

"Masyarakat perlu  tahu, apakah penyebaran telur nyamuk tersebut berbahaya atau tidak? Apalagi saat ini sudah berkembang informasi bahwa ada hidden agenda di balik rencana tersebut. Pemerintah harus transparan dalam memberikan penjelasan," tandas Netty.

Menurut Kemenkes, penyebaran telur nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia dilakukan guna menekan angka DBD yang ditularkan melalui nyamuk Aedes Aegypti.

Kemenkes mengatakan bakteri Wolbachia yang dapat mengurangi virus dengue merupakan bakteri alamiah yang memang sudah ada pada 60 persen serangga, jadi bukan hasil rekayasa genetika.

Berdasarkan penelitian, jika nyamuk dengan bakteri Wolbachia kawin dengan nyamuk Aedes Aegypti maka bakteri tersebut dapat menekan virus dengue penyebab DBD.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya