Berita

Capres Ganjar Pranowo bersama rombongan di kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla/RMOL

Politik

Dikunjungi Ganjar, JK: Saya Ketua PMI, Tak Bisa Masuk TPN

MINGGU, 19 NOVEMBER 2023 | 19:10 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyatakan harus netral. Karena itu dia tidak bisa bergabung di Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pernyataan itu disampaikan JK, saat ditanya wartawan soal isi pembicaraan pada pertemuan dengan Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, apakah ada ajakan untuk bergabung ke TPN atau tidak.

"Saya ini Ketua PMI, harus netral, tidak bisa jadi TPN. Bahwa masing-masing anda semua punya pilihan politik, silakan, tapi ada hal-hal tertentu yang membatasinya," kata JK kepada wartawan, di rumah kediamannya, Jalan Brawijaya nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu sore (19/11).


Menanggapi itu, Ganjar mengaku kedatangan di kediaman JK hanya untuk silaturahmi, tidak mengajak JK bergabung di TPN Ganjar-Mahfud.

"Nggak, kita nggak ngajak kok. Kita silaturahmi saja. Kalau Mas Arsjad, Pak Hary Tanoe, itu kan memang tim saya, jadi ya menemani saya. Kalau Mas Arsjad kan teman Pak JK, pengusaha, Pak Hary Tanoe apalagi, kenal lama. Kami sudah tau dan bisa berkomunikasi dengan baik," jelasnya.

Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung kurang lebih selama 1,5 jam dengan JK, Ganjar ditemani Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya