Ganjar Pranowo dan Jusuf Kalla/RMOL
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), secara tegas berbicara soal netralitas aparat pemerintah, usai pertemuan tertutup bersama Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo,
"Alhamdulillah hari ini kami silaturahmi dan diskusi, tentang negara. Kita tidak bicara tentang politik, ya tentu politik, (tapi) lebih bicara tentang negara," kata JK kepada wartawan, usai menerima kunjungan Ganjar Pranowo sekitar 1,5 jam, di kediamannya, Jalan Brawijaya 6, Kebayoran baru, Jaksel, Minggu (19/11).
Dia berharap Pemilu 2024 dilaksanakan dengan baik dan aman, termasuk peranan aparat pemerintah, baik di pemerintahan, kepolisian, TNI dan seluruh aparat negara, harus betul-betul dapat melaksanakan Pemilu secara aman, baik, dan netral.
"Kenapa kita kemukakan netralitas, karena sumpah semua pejabat, sumpah semua aparat selalu berbunyi akan taat kepada UU, dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya. Sumpah itu diucapkan semua pejabat," tegasnya.
Untuk itu, kata dia, jika ada pejabat tingkat apapun yang tidak berlaku adil, maka pejabat itu telah melanggar sumpahnya.
"Dan sumpahnya selalu ada Al-Qur'an atau Injil di atasnya. Jadi berat sekali hukumannya. Bukan hanya hukuman dunia, hukuman akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan Pemilu tidak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, siapapun," katanya lagi.
JK pun menyinggung keinginan Presiden Joko Widodo bagaimana 2045 nanti Indonesia menjadi negara yang baik. Menurut JK, tidak mungkin Indonesia menjadi baik pada 2045, jika hari ini tidak baik.
"Kita setuju menuju 2045. Tapi bila diberi contoh yang tidak baik pada 2024, maka menjadi bagian ketidakadilan pada tahun-tahun berikutnya. Kita harus bersama-sama menjaga bangsa dan negara. Kita bisa beda pilihan politik, tapi kita tidak berbeda dalam pilihan negara. Itu yang saya kemukakan," pungkas JK.
