PJ Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi/Net
Usut dugaan korupsi Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi (MLI), Penjabat (PJ) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, tim penyidik memanggil Lalu Gita Ariadi sebagai saksi dalam perkara yang menjerat M Lutfi pada Senin (20/11).
"Kami berharap saksi akan kooperatif hadir sesuai jadwal yang ditentukan tersebut," kata Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu pagi (19/11).
Lalu Gita diagendakan diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada pukul 10.00 WIB.
Pada Kamis (5/10), KPK resmi umumkan dan menahan M Lutfi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait turut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Provinsi NTB.
Dalam perkaranya, pada 2019, Lutfi bersama dengan salah satu keluarga intinya mulai mengondisikan proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh Pemkot Bima.
Lutfi memerintahkan beberapa pejabat di Dinas PUPR dan BPBD Pemkot Bima untuk menyusun berbagai proyek yang memiliki nilai anggaran besar, dan proses penyusunannya dilakukan di rumah dinas jabatan Walikota Bima. Nilai proyek di Dinas PUPR dan BPBD Pemkot Bima untuk TA 2019-2020 mencapai puluhan miliar rupiah.
Kemudian, Lutfi secara sepihak langsung menentukan para kontraktor yang
ready untuk dimenangkan dalam pekerjaan proyek-proyek dimaksud. Proses lelang tetap berjalan, akan tetapi hanya sebagai formalitas semata, dan faktualnya para pemenang lelang tidak memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana ketentuan.
Atas pengondisian tersebut, Lutfi menerima setoran uang dari para kontraktor yang dimenangkan dengan jumlah mencapai Rp8,6 miliar. Uang Rp8,6 miliar tersebut berasal dari kontraktor yang dimenangkan dalam proyek pelebaran Jalan Nungga Toloweri, dan pengadaan listrik dan PJU Perumahan Oi'Foo.
