Berita

Ketua KPK Firli Bahuri/Net

Hukum

Tak Ada Kepastian Hukum, Jangan Sampai PMJ Dibilang Kriminalisasi Firli

SABTU, 18 NOVEMBER 2023 | 02:29 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penanganan kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh Polda Metro Jaya jangan sampai disimpulkan publik sebagai upaya kriminalisasi Ketua KPK Firli Bahuri. Sebab sejauh ini, kasus itu seolah tidak memperlihatkan kepastian hukum.

Yang muncul justru kejanggalan demi kejanggalan. Walaupun kasus sudah naik ke tahap penyidikan, Polda Metro Jaya (PMJ) juga belum menentukan tersangka.

Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin mempertanyakan, 94 orang saksi termasuk Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo sudah dilakukan pemeriksaan. Penggeledahan juga telah dilakukan penyidik.


Menurut dia, banyaknya jumlah saksi yang diperiksa bukan berarti menunjukkan keseriusan polisi mengungkap kasus ini. Malah, menimbulkan kejanggalan, karena terlalu banyak saksi dalam perkara pemerasan, penyuapan, atau gratifikasi.

Hasanuddin mempertanyakan, apakah bakal terjadi pemerasan atau penyuapan jika saksi sebanyak itu.

"Hal ini patut dipertanyakan apakah 94 orang ini merupakan orang yang memenuhi syarat dan kriteria sebagai saksi. Apa betul mereka benar saksi atau saksi yang diciptakan?" kata Hasanuddin, Jumat malam (17/11).

"Hayo masyarakat Indonesia cerdas, mikir. Apa ini skenario yang penuh rekayasa, sehingga semua orang dipaksa untuk memberikan keterangan sesuai skenario? Harus dihentikan rekayasa dan skenario yang mengkriminalisasi," katanya lagi.

Jika dilihat dari fakta-fakta yang terjadi, justru makin menguatkan kejanggalan. Misalnya, soal kedatangan SYL ke lapangan bulutangkis di GOR Mangga Besar, Jakarta Pusat menemui Firli saat bermain bulutangkis pada 2 Maret 2022.

Dalam pertemuan itu, disebutkan bahwa Panji, ajudan SYL menyerahkan uang kepada ajudan Firli bernama Kevin. Padahal nyatanya, pada saat itu Kevin sedang tidak bertugas karena sedang menjalani isolasi mandiri akibat terpapar Covid-19.

Hal itu pun dibuktikan dengan surat keterangan Covid dari Labkesda Bekasi dan isolasi sejak 12 Februari 2022 sampai dengan 4 Maret 2022.

"Ada juga skenario lain pertemuan SYL, Hatta, Kasdi, Panji dengan Ketua KPK di PTIK. Menurut kabar bahwa semua mengatakan pernah ketemu Ketua KPK di rumah PTIK," tutur Hasanuddin.

Akan tetapi, kata Hasanuddin, para pihak tersebut ketika disuruh menunjukkan di mana rumah PTIK, mereka tidak tahu posisinya. Bahkan, mereka juga tidak mengetahui cara masuk rumah di PTIK, siapa yang berjaga, hingga di mana dan bagaimana posisi duduk dalam pertemuan.

"Semua tidak ada yang bisa menjelaskan. Ini kan rekayasa dan pemaksaan. Mari berpikir cerdas," ajak Hasanuddin.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya