Berita

Aliansi Mahasiswa Jawa Timur Bersama Masyarakat Selamatkan Demokrasi saat menggelar mimbar bebas di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya/Ist

Politik

Gelar Mimbar Bebas, Aliansi Mahasiswa Bedah Catatan Sembilan Tahun Kepemimpinan Jokowi

JUMAT, 17 NOVEMBER 2023 | 23:54 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Catatan merah pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo jelang berakhirnya periode keduanya, dibedah Aliansi Mahasiswa Jawa Timur Bersama Masyarakat Selamatkan Demokrasi saat menggelar mimbar bebas di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Jawa Timur, Abi Naga Parawansa, mengatakan, banyak janji Presiden Jokowi yang tak terlaksana. Terutama, soal komitmen pada kebijakan pro rakyat kecil.

"Sudah dua periode ini Jokowi menduduki jabatan tersebut, namun banyak tindakan ceroboh dari pemerintahan di era rezim Jokowi yang tidak berkeadilan terhadap rakyat-rakyat kecil," kata Abi Naga dalam keterangannya, Jumat (17/11).


Selain kebijakan yang tidak pro rakyat, kata Abi, demokrasi di era Jokowi berjalan tidak baik-baik saja. Puncaknya, adalah ketika terbit putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat calon presiden dan calon wakil presiden.

Mimbar bebas, kata Abi lagi, Aliansi Mahasiswa Jawa Timur dan masyarakat juga turut menyoroti janji penuntasan perkara hak asasi manusia (HAM) masa lalu, yang pernah dijanjikan Jokowi pada periode awal kepemimpinannya.

"Sembilan tahun rezim Joko Widodo telah mengesampingkan janji soal penuntasan pelanggaran hak asasi manusia, sejak 2014 janji penuntasan HAM pernah dijajakan dan menjadi bahan primadona materi kampanye," katanya.

Komitmen yang tertuang dalam sembilan program Nawacita itu, lanjutnya, akan menjadi hutang dan tanggung jawab dari kepemimpinan Jokowi selama ini.

"Program Nawacita yang diharapkan dapat menjadi cahaya terang bagi korban, dan keluarga korban, namun kini tidak menghasilkan apapun," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya