Guru Besar Ilmu Politik Pertahanan Unpad Muradi/Net
ASN, TNI, Polri dan BIN diminta untuk menjaga netralitas dan jarak dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga marwah lembaga negara di hadapan publik jelang pelaksanaan Pemilu 2024.
Begitu pesan yang disampaikan Guru Besar Politik, Ketahanan, dan Keamanan Universitas Padjadjaran (UNPAD) Muradi dalam keterangannya, Jumat (17/11).
"ASN, TNI, Polri, kemudian BIN itu harus berada dalam posisi yang menjaga jarak. Karena dalam konteks TNI/Polri mereka kan punya kultur komando, jiwa korsa yang pada akhirnya itu akan membuat tidak objektif di mata publik," tegas Muradi.
Muradi mengatakan dari lubuk hati para personil TNI/Polri, mereka ingin agar bisa bekerja profesional tidak dijerumuskan ke dalam Pemilu.
"Itu kemudian yang menjadi diskursus di internal TNI/Polri. Karena kalau kita melihat, mereka menginginkan tentara yang profesional. Jadi kalau kita diskusi, tidak ingin mereka ditarik ke sana-sini," ujarnya.
Menurutnya, sikap profesional itu membuat lembaga mereka dapat berdiri tegak di kancah nasional maupun internasional.
"Karena dengan sikap profesional itu mereka bisa lebih berdaya dan punya wibawa di mata publik dan internasional," jelasnya.
Terkait dengan adanya pernyataan terbuka dari petinggi TNI/Polri bahwa mereka netral dalam pemilu.
Menurutnya, hal itu patut menjadi panduan bagi seluruh aparat. Kalaupun ada instruksi tertutup, Muradi menganggap hal itu sama dengan memundurkan lembaga negara itu.
"Apakah itu memang menjadi bagian dari strategi yang bersifat tertutup atau terbuka. Kalau tertutup, ya saya merasa tentara dan polisi kembali ke zaman purba. Zaman ketika mereka tidak lagi profesional," demikian Muradi.
