Berita

Ketua Majelis Jaringan Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule/Net

Politik

Bagi Iwan Sumule, Tudingan Neo Orba Terhadap Prabowo Hanya Didengungkan Gerombolan Miskin Ide

JUMAT, 17 NOVEMBER 2023 | 07:44 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Black campaign atau kampanye hitam yang masih terus menyerang Prabowo Subianto membuat Ketua Majelis Jaringan Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule keheranan.

Rasa heran disampaikan Iwan Sumule dalam menanggapi video pembentangan baliho besar bertuliskan “Selamat Datang Neo Orba, Mahkamah Konstitusi Mengaborsi Demokrasi, Tolak Politik Dinasti, Lawan!!!”.

Menurutnya, tudingan sebagai neo orba seharusnya tidak lagi layak diserukan. Pasalnya, Prabowo Subianto dan Joko Widodo sudah melakukan rekonsiliasi usai Pilpres 2014 dan 2019.

Rekonsiliasi itu sendiri, sambungnya, didasari tujuan yang mulia. Yaitu, untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara.

“Sehingga narasi ini sudah tidak patut didengungkan lagi. Ingatlah lagi soal rekonsiliasi nasional para tokoh pra-kemerdekaan yang ditandai pembentukan BPUPKI. Itu didasari bentuk kesadaran untuk bersatu mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/11).

Iwan Sumule berkesimpulan, black campaign yang terus dilakukan terhadap Prabowo Subianto merupakan luapan kebencian gerombolan yang miskin ide dan gagasan. Mereka tidak memiliki kreativitas menghadapi pesta demokrasi dan menolak kemajuan Indonesia.

Padahal, sambungnya, tantangan bangsa Indonesia di situasi global yang semakin tidak menentu ini bukan lagi soal rasa kebencian. Melainkan harus bisa mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman agar visi Indonesia maju terwujud.

“Termasuk memastikan demokrasi secara ekonomi dan politik bisa hadir dalam setiap aspek kehidupan dan sampai ke piring-piring rakyat,” tegasnya.

Tudingan Dinasti

Sementara menanggapi tudingan politik dinasti seiring keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024, Iwan Sumule merasa aneh.

Baginya, di negara yang menganut sistem demokrasi, maka secara otomatis dinasti tidak akan ada.

“Jadi mereka yang terus mendengungkan ‘dinasti politik’ tidak percaya dengan sistem demokrasi yang  sedang kita bangun dan perbaiki. Terlebih tak percaya dengan ungkapan ‘vox populi vox dei’ di negara demokrasi,” tutupnya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya