Berita

Jurubicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, David Sitorus/Ist

Politik

Jubir TPN Ganjar-Mahfud Ajak Publik Awasi Keterlibatan Alat Negara di Pemilu

KAMIS, 16 NOVEMBER 2023 | 19:14 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Untuk menjadi pemimpin di negeri ini, anak muda diharapkan tidak menggunakan jalan pintas, apalagi sampai melanggar hukum.

"Jangan menggunakan cara-cara instan untuk menjadi pemimpin. Anak-anak muda harus mau berproses, tidak memanfaatkan kekuasaan orangtua dan tidak menggunakan cara-cara melawan hukum untuk mendapatkan kekuasaan," kata Jurubicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, David Sitorus melalui siaran persnya, Kamis (16/11).

Lebih jauh politikus Partai Perindo ini menegaskan bahwa tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah mempertahankan dan merawat demokrasi.


"Awan kelam telah mulai menyelimuti Indonesia, mendung demokrasi telah nyata terjadi," kata David.  

Menurut David, mendungnya demokrasi itu tampak dari sejumlah peristiwa yang terjadi belakangan ini. Di antaranya terkait konflik kepentingan di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Selain instrumen hukum, kita pun perlu mengawasi keterlibatan alat-alat negara agar tetap menjaga netralitas dalam Pemilu ini," kata Dedi.

David yang menjabat Sekretaris Bidang Hukum Dewan Pimpinan Nasional Seknas Ganjar Indonesia (DPN SGI) telah ditetapkan sebagai jurubicara  Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat jumpa pers dalam rapat pleno terbuka penetapan nomor urut capres-cawapres di Kantor KPU pada Selasa (14/11).

Ketua Umum DPN SGI, Monisyah mengatakan, terpilihnya David Sitorus merupakan bentuk perjuangan yang pastinya akan didukung penuh oleh pengurus dan anggota SGI sampai ke ranting-ranting terbawahnya.

"Terpilihnya David sebagai jubir Ganjar-Mahfud juga merupakan bukti pengakuan terhadap keberadaan SGI yang telah memiliki cabang di hampir seluruh Indonesia," ujar Monisyah, mantan Waketum DPN Seknas Jokowi ini.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya