Berita

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid (ketiga dari kiri) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11)/RMOL

Politik

Pemilu 2024 Dihantui Ketidakdamaian, PKB: Alarm Demokrasi Mau Mati

KAMIS, 16 NOVEMBER 2023 | 16:07 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemilu 2024 masih dihantui bayang-bayang ketidakdamaian. Pasalnya, dalam proses dan tahapan pemilu banyak ditemukan sesuatu yang janggal dan bermasalah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Nomor Urut Pasangan Capres Telah Ditetapkan, Saatnya Menuju Kampanye dengan Damai” di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11).

“Koalisi Perubahan, Pak Anies dan Pak Muhaimin, begitu Amin deklarasi di Tanah Laut, di sana ada penghadangan, habis itu seakan-akan ada soal hukum dan lain lain, kita dituduh gak akan bisa mendaftar karena terlalu banyak masalah. Eh ternyata di sisi lain ada yang bermain betul dengan hukum. Bahkan konstitusi,” kata Jazilul.


Jazilul menyebut, demokrasi memang bisa membuat semua orang menangis bahkan kecewa. Tak terkecuali anggota DPR RI.

“Ada yang kemudian (bilang) alarm dipencet, alarm demokrasi yang mau mati, pemerkosaan hukum, itu dipencet,” selorohnya.

Sebab, lanjut dia, pada Pilpres 2024, hukum seolah dipermainkan hanya untuk sekadar meloloskan satu orang saja.

“Nah itu menurut saya, bayang-bayang ketidakdamaian itu ada, jika memang dari awal memang tidak clear kalau bahasa kitanya itu subhat, ya gak harus gak halal, remeng remeng,” tuturnya.

“Dia dianggap haram nyatanya juga konstitusi membolehkan, dianggap halal kok produknya melalui produk di dalam ruang gelap yang tercela kena pelanggaran berat,” demikian Jazilul.

Hadir Narasumber lain dalam diskusi tersebut yakni Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Syarief Hasan, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, dan Pengamat politik Abdul Hakim MS.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya