FGD pengamanan ALKI di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Widodo Budidarmo Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Selasa (14/11)/Ist
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Posisi strategisnya sebagai choke point dunia, membuat ketiga ALKI itu menjadi titik rawan tindak pelanggaran hukum di laut.
Dalam mewujudkan keamanan di ALKI, Korpolairud Baharkam Polri menghelat Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peran Stakeholder Dalam Rangka Pengamanan ALKI untuk Meningkatkan Harkamtibmas di Perairan” yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Widodo Budidarmo Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Selasa (14/11).
FGD ini dilaksanakan dalam rangka implementasi proyek perubahan yang digagas oleh AKBP Hendri CDS.
“FGD ini sebagai salah satu metode
project leader dalam rangka menggali saran masukan, ide gagasan, baik dari narasumber selaku pengamat maritim maupun stakeholder maritim, seperti Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Bea dan Cukai,BC, Syahbandar dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyempurnakan proyek perubahan yang sedang disusun,” kata Hendri dalam keterangan tertulis, Rabu (15/11).
Salah satu narasumber dalam FGD, pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, memaparkan dalam menciptakan Harkamtibmas yang baik di wilayah ALKI, Korpolairud Baharkam Polri dapat menerapkan beberapa langkah strategis.
“Yang pertama adalah peningkatan kerja sama internasional. Korpolairud Baharkam Polri dapat memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang kapalnya sering melintas di ALKI melalui pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di ALKI,” sebutnya.
Kemudian, lanjut Capt. Hakeng, kerja sama internasional penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah ALKI. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan penegakan hukum bersama. Disamping itu juga ditegaskannya,
“Pertukaran informasi dapat membantu Korpolairud Baharkam Polri untuk mengetahui potensi ancaman di wilayah ALKI. Kerjasama lainnya bias dalam bentuk pelatihan bersama yang dapat meningkatkan kemampuan personel Korpolairud Baharkam Polri dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut. Penegakan hukum bersama dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran di wilayah ALKI,” jelas dia.
Sambungnya, yang dapat dilakukan Korpolairud Baharkam Polri yakni dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan personel serta peralatan.
“Meningkatkan kapasitas dan kemampuan personel serta peralatan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut melalui pelatihan dan peningkatan peralatan. Peningkatan kapasitas dan kemampuan personel dan peralatan penting untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah ALKI,” beber Capt. Hakeng.
“Selanjutnya, pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan personel Korpolairud Baharkam Polri dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut. Peningkatan peralatan dapat meningkatkan kemampuan Korpolairud Baharkam Polri dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut,” pungkasnya.
