Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Anggaran 2024 Tidak Tepat Sasaran, Serikat Pekerja Italia Ancam Mogok Kerja 24 Jam

RABU, 15 NOVEMBER 2023 | 13:39 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana aksi mogok kerja besar-besaran di Italia telah menimbulkan perselisihan sengit antara pemerintah dan para pemimpin serikat pekerja.

Dua serikat pekerja terbesar di Italia, CGIL dan UIL, menyerukan pemogokan di banyak sektor, termasuk angkutan umum, dan durasinya berkisar antara delapan hingga 24 jam pada Jumat (17/11), mengabaikan seruan pengawas pemogokan Italia untuk membatasinya hanya pada sebagian hari saja untuk menghindari gangguan besar.

Menteri Transportasi Matteo Salvini, yang telah berkali-kali berselisih dengan serikat pekerja mengenai lamanya aksi mogok, mengatakan bahwa ia siap untuk membatasi lamanya aksi mogok, dan mengkritik serikat pekerja karena “menyandera negara” sepanjang hari.


Komentar Salvini muncul setelah partainya, Liga, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Senin bahwa mereka tidak akan membiarkan warga diblokir dan dirusak karena keinginan beberapa anggota serikat pekerja yang ingin menikmati akhir pekan yang panjang.

Protes serikat pekerja dilakukan untuk mengkritik anggaran Roma tahun 2024, dengan mengatakan bahwa anggaran tersebut gagal mengatasi tantangan utama negara tersebut dan tidak merencanakan investasi yang cukup di sektor-sektor penting seperti layanan kesehatan dan pendidikan.

“Kami mengonfirmasi serangan tersebut,” kata Sekretaris Jenderal CGIL Maurizio Landini pada hari Selasa, seperti dikutip dari AFP, Rabu (15/11).

“Kami akan merasa tidak enak jika menteri berpikir untuk melakukan pemaksaan. Saya akan mencerminkan kemauan politik untuk meragukan hak mogok untuk membela hak seseorang," katanya.

Serikat pekerja mengatakan mereka telah meminta pekerja transportasi udara untuk tidak mogok dan membatasi durasi penghentian petugas pemadam kebakaran menjadi empat jam sebagai tanda tanggung jawab.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya