Berita

Ketua DPW PKS Jabar Bidang Polhukam, Achmad Zulkarnain/RMOLJabar

Politik

KPP Kerap Alami Ketidakadilan, PKS Jabar Minta TNI-Polri hingga ASN Tetap Netral

RABU, 15 NOVEMBER 2023 | 04:18 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat berharap TNI-Polri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terlibat politik praktis. Larangan tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengamanatkan TNI-Polri serta ASN untuk bersikap netral dalam kehidupan politik.

Hal ini disampaikan PKS Jabar lantaran banyak laporan yang masuk kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terkait dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu yang dilakukan oknum TNI-Polri maupun ASN. Seperti yang terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Sumatera Utara.

Terkait hal tersebut, Ketua DPW PKS Jabar Bidang Polhukam, Achmad Zulkarnain mengatakan, sebagaimana perintah Undang-undang, Pemilu harus berjalan dengan jujur, adil, dan rahasia dan harus dijaga dan dipatuhi seluruh warga negara. Termasuk TNI-Polri serta ASN yang tidak boleh terlibat dalam politik praktis dalam penyelenggaraan Pemilu.

"Larangan terhadap politik praktis TNI-Polri dan ASN itu sudah ada di Undang-undang, dan juga sudah ditegaskan secara verbal formal oleh presiden untuk netral, tinggal konsistensinya saja," ucap Kang Azul, sapaan akrab Achmad Zulkarnain, saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Selasa, (14/11).

Bercermin pada kejadian pelanggaran netralitas yang diduga dilakukan TNI-Polri serta ASN di beberapa daerah, dia menegaskan, PKS mengharapkan TNI-Polri serta ASN di lapangan tidak berpihak terhadap calon manapun.

"Mereka akan mendapatkan sanksi apabila melanggar Undang-undang tersebut," ungkapnya.

Disampaikan Kang Azul, masyarakat memiliki hak untuk melakukan pelaporan jika menemukan kecurangan dalam tahapan pemilu, termasuk melaporkan jika mendapati adanya ketidaknetralan yang dilakukan institusi TNI-Polri, ASN, maupun birokrasi.

"Masyarakat berhak melaporkan yang bersangkutan kepada Bawaslu agar diproses lebih lanjut. Kan jelas dalam Undang-undang TNI-Polri, Undang-undang ASN, tidak boleh mereka terlibat politik praktis," paparnya.

Mengingat Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) kerap mendapat ketidakadilan, dia mengharapkan banyak masyarakat yang mendukung PKS dan KPP untuk memenangkan kontestasi politik Pemilu Serentak 2024.

"Kami mengharapkan dukungan yang lebih banyak dari masyarakat agar proses perubahan dan perbaikan di negara ini berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan bisa menyalurkan aspirasinya, memberikan mandat suaranya ke PKS," tandasnya. 

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya