Ingatkan Soal Netralitas ASN, Pj Gubernur Jabar: Hindari Perbuatan yang Merusak Integritas

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 94/KPG.03.04/BKD tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara, Kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya, serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara.

Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin menjelaskan, Surat Edaran ini memuat sejumlah poin penting terkait panduan bagi ASN Jabar untuk menerapkan prinsip-prinsip netralitas dalam menghadapi Pemilu 2024.

Panduan di dalam surat edaran tersebut antara lain dasar hukum mengenai netralitas ASN. Meliputi netralitas pejabat negara/pejabat lainnya, dasar hukum mengenai larangan penggunaan program dan fasilitas negara oleh pejabat negara/pejabat lainnya, serta imbauan bagi seluruh ASN di Jabar.

"Saya berharap agar kita semua bisa mematuhi aturan-aturan ini dan menyikapi secara bijak setiap dinamika sosial yang berkembang di tahun-tahun politik ini," kata Bey, dalam keterangannya yang dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (14/11).

"Hindari perbuatan yang berpotensi merusak integritas dan mencederai prinsip netralitas ASN, baik di dunia nyata maupun maya," pesan Bey.