Berita

Ketua KPK, Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (14/11)/RMOL

Hukum

KPK Bakal Libatkan NCB Interpol Cari Pius Lustrilanang di Luar Negeri

SELASA, 14 NOVEMBER 2023 | 19:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan minta bantuan NCB Interpol untuk mencari keberadaan dan memantau pergerakan Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang di luar negeri.

Hal itu disampaikan langsung Ketua KPK, Firli Bahuri terkait keberadaan Pius di Korea Selatan ketika KPK melakukan penyegelan terhadap ruang kerja Pius di Gedung BPK RI, Jakarta dan beberapa tempat lainnya terkait kasus suap pengondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya yang melibatkan Penjabat (PJ) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso (YPM) dkk.

"Terkait dengan keberadaan yang bersangkutan (Pius Lustrilanang) di Korea Selatan tentulah kita bisa menempuh beberapa jalur," kata Firli kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (14/11).


Langkah pertama yang akan dilakukan KPK kata Firli, adalah menghubungi Duta Besar RI yang berada di Korea.

Selanjutnya, KPK juga bakal berkoordinasi dengan KPK-nya Korea. Mengingat, terdapat MoU, salah satunya tukar menukar informasi dan saling membantu ketika ada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri, baik ke Korea maupun ke Indonesia.

"Yang berikutnya tentu kami akan menggunakan jalur permintaan bantuan kepada NCB Interpol untuk memastikan. Karena ada liaison officer khususnya di Kedutaan Besar Indonesia yang ada di luar negeri," jelas Firli.

Terakhir dalam waktu dekat kata Firli, pihaknya akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait pencarian informasi tentang lintas batas pergerakan seseorang dari suatu titik negara baik kedatangan maupun kepergian.

"Itu yang saya kira tentang kekhawatiran apakah dia akan berubah fisik dan segala macam. Tentu ini segera kita komunikasikan dengan rekan-rekan kita yang memang bekerja mewakili RI yang ada di luar negeri," pungkas Firli.

Sebelumnya, Firli membenarkan bahwa pihaknya melakukan penyegelan terhadap ruang kerja Pius Lustrilanang. Penyegelan dilakukan agar ruang tersebut steril sebelum dilakukan penggeledahan terkait kasus yang menjerat PJ Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dan lima orang lainnya yang terjaring tangkap tangan, yakni Efer Segidifat (ES) selaku Kepala BPKAD Kabupaten Sorong, Maniel Syatfle (MS) selaku Staf BPKAD Kabupaten Sorong.

Selanjutnya, Patrice Lumumba Sihombing (PLS) selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat, Abu Hanifa (AH) selaku Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat, dan David Patasaung (DP) selaku Ketua Tim Pemeriksa.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya