Berita

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa/Net

Bisnis

Bapanas Desak Pemda Percepat Realisasi Penyerapan Dana Dekonsentrasi

SELASA, 14 NOVEMBER 2023 | 13:39 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Meskipun masih terbatas dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah, kondisi ketersediaan pangan dalam negeri dinilai masih relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Badan Pangan Nasional yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Senin (13/11).

Dalam pernyataannya, I Gusti kembali mengimbau pemerintah daerah agar mempercepat realisasi penyerapan dana dekonsentrasi sebagaimana arahan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.


"Kami menghimbau kepada Dinas Pangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mempercepat realisasi penyerapan dana dekonsentrasi terutama dalam rangka pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan daerah," kata Ketut Astawa.

"Provinsi dengan realisasi yang rendah akan direlokasi ke Provinsi lain dan tahun 2024 akan dikurangi alokasi anggarannya," jelasnya.

Sesuai data Bapanas tanggal 11 November 2023, dari total anggaran Rp 57,21 miliar dana dekonsentrasi baru terserap Rp 142 miliar atau 40 persen.

Delapan provinsi dengan penyerapan terendah di bawah 30 persen yaitu DKI Jakarta 14 persen, Kalimantan Tengah 16 persen, Kalimantan Timur 17 persen, Riau 81 persen, Kalimantan Barat 27 perse , Nusa Tenggara Timur 28 persen, Banten 28 persen, dan Kalimantan Selatan 29 persen.

Pada kesempatan yang sama, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Kepresidenan Edy Priyono mengatakan beberapa komoditas yang pangan perlu dicermati antara lain telur ayam, jagung pipilan kering, beras medium, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kedelai, dan gula pasir.

Edy menambahkan, khusus untuk komoditas bawang merah, pemerintah akan mendongkrak harga bawang merah agar bisa naik kembali ke level wajar.

"Saya kira cara-cara yang dilakukan oleh Bulog maupun Badan Pangan sudah real dan sudah baik dalam arti mengadakan pangan murah dan sebagainya karena itu kemudian meskipun beras di pasar itu harganya relatif tinggi sehingga itu menguntungkan petani tetapi di sisi lain terutama untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, itu bisa ditolong oleh program-program pemerintah," ujarnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya