Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri/Net
PIDATO Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengapresiasi ketegasan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menghukum Anwar Usman, menyita perhatian publik. Pasalnya, Megawati tidak menyebut nama keluarga Jokowi dalam pidato yang disiarkan pada Minggu (12/11) itu.
Padahal pesan Megawati jelas. Katanya, keputusan MKMK telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral politik kebenaran dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh, meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi.
Tapi tidak sedikitpun disinggung tentang siapa yang membuat demokrasi menjadi gelap. Juga tidak disebut oleh Megawati, siapa yang melakukan rekayasa hukum konstitusi?
Padahal jelas, putusan MKMK itu berkaitan dengan putusan MK yang membuat anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka bisa melaju pada Pilpres 2024. Sebuah dampak keputusan yang tidak diinginkan PDIP karena keluarga Jokowi akhirnya berlabuh ke Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo.
Di dalam pidato itu, Megawati juga mengatakan bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani.
Namun sekali lagi, tidak tegas siapa yang dimaksud penguasa mengabaikan kebenaran hakiki?
Wani AngasDalam kiasan Jawa, sikap Megawati yang demikian dianggap sebagai
wani-wani angas. Seolah berani memberi kritik pada Jokowi, tapi sebenarnya masih ragu dan cenderung takut.
Jika memang berani, seharusnya Megawati langsung menyebut bahwa Jokowi telah merekayasa hukum konstitusi di MK. Manipulasi dilakukan hanya untuk mengayomi anak dan keluarga semata, bukan seluruh bangsa dan negara Indonesia.
Selanjutnya, Megawati perlu mengumumkan bahwa dirinya gagal mengkader Jokowi sebagai banteng sejati yang taat menegakkan demokrasi. Dan atas dasar itu semua, maka Megawati harus tegas memecat Jokowi sebagai kader. Begitu juga anak dan mantu Jokowi yang sudah dibesarkan PDIP tapi
mbalelo di pilpres.
Semua kader banteng lalu diarahkan untuk menjadi oposisi Jokowi di sisa tahun terakhir ini. Yang berada di DPR diperintah kembali keras seperti di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sementara yang berada di kabinet ditarik sebagai bentuk ketegasan sikap.
Dengan begitu marwah Megawati bisa kembali. Semua kader banteng tegak lurus tanpa terkecuali, dan berada dalam tujuan bersama memenangkan Ganjar Pranowo.
Tapi itu tidak, atau barangkali belum, dilakukan Megawati. Entah apa yang masih dihitung oleh Megawati. Yang jelas, Megawati belum memberi perintah tegas untuk para kader PDIP dalam menghadapi keluarga Jokowi.
