Berita

Wakil Ketua TPN GM Andika Perkasa di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/11)/RMOL

Politik

Andika Perkasa: Aparat Negara Milik Rakyat, Bukan Milik Satu Paslon

SENIN, 13 NOVEMBER 2023 | 20:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud berharap agar aparat negara tetap netral dalam menghadapi dinamika Pemilu 2024.

Harapan itu disampaikan mantan Panglima TNI tersebut di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/11).

"Kami dari TPN Ganjar-Mahfud mengingatkan seluruh aparatur sipil negara, seluruh prajurit TNI Polri yang akan kawal pemilu untuk pegang teguh seusai perundang-undangan," kata Andika Perkasa.


Andika mengingatkan kepada seluruh aparat penegak hukum baik TNI, Polri, ASN, soal adanya aturan surat keputusan bersama Bawaslu, TNI, Polri dan ASN yang juga tegas mengatur soal netralitas Aparat negara.

Andika mengakui, tekanan terhadap aparat negara agar membantu salah satu calon tertentu pasti ada.

Sebagaimana pengalamannya, Andika pernah mendapatkan tekanan dari atas, tengah dan bawah ketika masih menjabat di TNI.

"Tapi saya yakin mulai dari pimpinan hingga ke bawah pasti memahami bahwa aparat negara adalah milik negara, milik seluruh rakyat Indonesia dan bukan milik satu pasangan calon tertentu," ungkapnya.

Andika berharap kejadian-kejadian adanya upaya kecurangan yang melibatkan aparat negara tidak terjadi lagi. Dia berharap semua aparat negara akan semakin tertib bersikap netral dalam pemilu.

Sedangkan soal kecurangan proses pemilu, kata Andika, TPN Ganjar-Mahfud sedang menginventarisasi dan akan melaporkan kecurangan itu ke pihak berwenang.

"Kami di TPN Ganjar-Mahfud tidak sendiri tapi semua masyarakat Indonesia menginginkan pemilu berlangsung lancar dan jujur,” pungkas Andika Perkasa.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya