PPP: Ketidaknetralan Pemerintah Memicu Perlawanan Rakyat!

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengingatkan pemerintah beserta aparat keamanan untuk menjaga netralitas di Pemilu 2024. Sebab, jika pemerintah tidak netral maka bisa memicu perlawanan rakyat yang berujung pada kerusuhan sosial.

Begitu disampaikan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi merespons masifnya pencopotan baliho Ganjar-Mahfud oleh Satpol PP di berbagai daerah.

“Ketika aparat tidak netral, itu akan menjadi pemicu terjadinya kerusuhan ataupun gesekan sosial. Makanya kami selalu katakan bahwa ketidaknetralan pemerintah, itu akan memicu perlawanan rakyat,” tegas Awiek akrab disapa kepada wartawan di sela-sela acara pembekalan caleg PPP yang digelar di Ancol, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11).

Menurut Awiek, seharusnya aparat keamanan turut serta menjaga ketertiban sosial menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Dia khawatir jika cara-cara pengrusakan baliho Ganjar-Mahfud oleh aparat terus menerus dilakukan.

“Yang kita khawatirkan sejak awal keterlibatan aparat pemerintahan maupun aparat penegak hukum, aparat penegak Perda dalam Pilpres 2024 ini,” kata Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Atas dasar itu, Awiek meminta aparat untuk menjelaskan kenapa pencopotan baliho Ganjar-Mahfud terus dilakukan.

“Itu harus ada penjelasan  supaya tidak menimbulkan prasangka yang menyebabkan ataupun mengganggu pelaksanaan pemilu yang sudah kita desain ini dengan baik,” tandasnya.

Sebelumnya, baliho Ganjar Pranowo dicongkel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Peristiwa pencopotan poster Ganjar Pranowo sebelumnya juga terjadi di Bali pada Selasa (31/10) lalu.

Kala itu, banyak baliho dan bendera partai politik terpasang saat presiden Joko Widodo (Jokowi)  melakukan kunjungan kerja dari Denpasar hingga Gianyar. Jokowi melawat ke tiga titik, yaitu SMKN 3 Sukawati, Pasar Bulan, dan Balai Budaya Batubulan.

Baliho Ganjar-Mahfud, termasuk bendera PDIP diturunkan oleh aparat Satpol PP.