Berita

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi/RMOL

Politik

PPP: Ketidaknetralan Pemerintah Memicu Perlawanan Rakyat!

MINGGU, 12 NOVEMBER 2023 | 00:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengingatkan pemerintah beserta aparat keamanan untuk menjaga netralitas di Pemilu 2024. Sebab, jika pemerintah tidak netral maka bisa memicu perlawanan rakyat yang berujung pada kerusuhan sosial.

Begitu disampaikan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi merespons masifnya pencopotan baliho Ganjar-Mahfud oleh Satpol PP di berbagai daerah.

“Ketika aparat tidak netral, itu akan menjadi pemicu terjadinya kerusuhan ataupun gesekan sosial. Makanya kami selalu katakan bahwa ketidaknetralan pemerintah, itu akan memicu perlawanan rakyat,” tegas Awiek akrab disapa kepada wartawan di sela-sela acara pembekalan caleg PPP yang digelar di Ancol, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11).

Menurut Awiek, seharusnya aparat keamanan turut serta menjaga ketertiban sosial menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Dia khawatir jika cara-cara pengrusakan baliho Ganjar-Mahfud oleh aparat terus menerus dilakukan.

“Yang kita khawatirkan sejak awal keterlibatan aparat pemerintahan maupun aparat penegak hukum, aparat penegak Perda dalam Pilpres 2024 ini,” kata Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Atas dasar itu, Awiek meminta aparat untuk menjelaskan kenapa pencopotan baliho Ganjar-Mahfud terus dilakukan.

“Itu harus ada penjelasan  supaya tidak menimbulkan prasangka yang menyebabkan ataupun mengganggu pelaksanaan pemilu yang sudah kita desain ini dengan baik,” tandasnya.

Sebelumnya, baliho Ganjar Pranowo dicongkel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Peristiwa pencopotan poster Ganjar Pranowo sebelumnya juga terjadi di Bali pada Selasa (31/10) lalu.

Kala itu, banyak baliho dan bendera partai politik terpasang saat presiden Joko Widodo (Jokowi)  melakukan kunjungan kerja dari Denpasar hingga Gianyar. Jokowi melawat ke tiga titik, yaitu SMKN 3 Sukawati, Pasar Bulan, dan Balai Budaya Batubulan.

Baliho Ganjar-Mahfud, termasuk bendera PDIP diturunkan oleh aparat Satpol PP.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya