Berita

Presiden Joko Widodo bersama anak-anak dan menantunya/RMOL

Politik

Soal Pengembalian KTA, Pengamat: PDIP Belum Punya Bukti Kuat Jokowi Dukung Prabowo

JUMAT, 10 NOVEMBER 2023 | 13:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Permintaan PDIP kepada Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution untuk mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP cukup beralasan. Sebab, putra sulung dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowo) itu tidak mendukung bakal capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDIP.

“Itu dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap keputusan Megawati yang mengusung Ganjar,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga dalam keterangannya, Jumat (10/11).

Menurut Jamiluddin, jika Gibran yang kini menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto dan Bobby mendukungnya, maka hal itu kemungkinan besar atas restu Jokowi.


Sebagai kader PDIP, Jokowi tampaknya sudah merestui anak dan menantunya keluar dari PDIP. Begitu pula Kaesang Pangarep yang kini menjabat Ketua Umum PSI.

“Semua itu tampaknya mengindikasikan Jokowi bulat mendukung Prabowo. Hanya saja Jokowi tidak mempublikasikan dukungannya ke khalayak ramai,” kata Jamiluddin.

Ia menambahkan, kondisi yang demikian itu tentunya menyulitkan PDIP untuk memastikan arah dukungan Jokowi kepada pasangan bakal capres-cawapres di Pilpres 2024. Meskipun, PDIP tampaknya sudah menangkap indikasi yang kuat atas dukungan Jokowi kepada Prabowo.

“Namun fakta kasat mata belum ada, sehingga PDIP tidak berani menuduh Jokowi pendukung Prabowo. PDIP belum punya bukti kuat untuk menyatakan Jokowi tidak tegak lurus atas keputusan Megawati mengenai capres yang diusung PDIP,” katanya.

“Atas dasar itu, PDIP tampaknya belum berani mendesak Jokowi untuk mengembalikan KTA. PDIP tampak lebih berhati-hati dan tidak mau frontal sebelum ada bukti akurat dan tersurat. Namun PDIP tampaknya akan memperlakukan Jokowi sama dengan Gibran dan Bobby,” pungkasnya.



Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya