Berita

Presiden Joko Widodo bersama anak-anak dan menantunya/RMOL

Politik

Soal Pengembalian KTA, Pengamat: PDIP Belum Punya Bukti Kuat Jokowi Dukung Prabowo

JUMAT, 10 NOVEMBER 2023 | 13:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Permintaan PDIP kepada Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution untuk mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP cukup beralasan. Sebab, putra sulung dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowo) itu tidak mendukung bakal capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDIP.

“Itu dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap keputusan Megawati yang mengusung Ganjar,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga dalam keterangannya, Jumat (10/11).

Menurut Jamiluddin, jika Gibran yang kini menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto dan Bobby mendukungnya, maka hal itu kemungkinan besar atas restu Jokowi.


Sebagai kader PDIP, Jokowi tampaknya sudah merestui anak dan menantunya keluar dari PDIP. Begitu pula Kaesang Pangarep yang kini menjabat Ketua Umum PSI.

“Semua itu tampaknya mengindikasikan Jokowi bulat mendukung Prabowo. Hanya saja Jokowi tidak mempublikasikan dukungannya ke khalayak ramai,” kata Jamiluddin.

Ia menambahkan, kondisi yang demikian itu tentunya menyulitkan PDIP untuk memastikan arah dukungan Jokowi kepada pasangan bakal capres-cawapres di Pilpres 2024. Meskipun, PDIP tampaknya sudah menangkap indikasi yang kuat atas dukungan Jokowi kepada Prabowo.

“Namun fakta kasat mata belum ada, sehingga PDIP tidak berani menuduh Jokowi pendukung Prabowo. PDIP belum punya bukti kuat untuk menyatakan Jokowi tidak tegak lurus atas keputusan Megawati mengenai capres yang diusung PDIP,” katanya.

“Atas dasar itu, PDIP tampaknya belum berani mendesak Jokowi untuk mengembalikan KTA. PDIP tampak lebih berhati-hati dan tidak mau frontal sebelum ada bukti akurat dan tersurat. Namun PDIP tampaknya akan memperlakukan Jokowi sama dengan Gibran dan Bobby,” pungkasnya.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya