Berita

Pengamat kebijakan publik, Bambang Haryo Soekartono/Net

Bisnis

Hancurkan Ekonomi Rakyat, Bambang Haryo Tolak Kenaikan Cukai Rokok

JUMAT, 10 NOVEMBER 2023 | 07:42 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pengamat kebijakan publik, Bambang Haryo Soekartono mengkritisi kebijakan pemerintah yang terus menaikkan cukai rokok. Menurutnya, kenaikan cukai rokok bisa berdampak terhadap multiplier effect ekonomi di masyarakat serta bisa meningkatkan munculnya generasi stunting di Indonesia.

"Harusnya Kementerian Keuangan paham dampak kenaikan cukai rokok yang mengakibatkan harga rokok naik sangat tinggi dari 2019 ke 2023 sebesar kurang lebih 70 persen atau sekitar 97 juta rakyat indonesia perokok yang terdampak, dan ini akan bisa mengganggu perekonomian dan kehidupan di masyarakat,” kata BHS akrab disapa dalam keterangan tertulis, Jumat (10/11).

“Karena 70,5 persen dari total penduduk laki-laki di Indonesia adalah perokok dan mereka sudah menjadikan rokok sebagai kebutuhan pokok. Bahkan ada istilah lebih baik tidak makan daripada tidak merokok, karena konsumsi rokok itu bisa sebagai penghilang stres, menurut perokok dan beberapa ahli, " tambahnya.

Sambung anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini, Indonesia pernah menjadi negara kunjungan wisata asing terbesar di dunia pada zaman Kolonial Belanda. Penyebab salah satunya adalah wisatawan menikmati produksi rokok Indonesia yang tidak ada di negara lain, sehingga para wisatawan bisa merasa rileks atau segar kembali saat berada di Indonesia.

"Karena para istri perokok menginginkan suaminya tidak stres di pekerjaan, akhirnya  mengakibatkan para istri dari perokok akan mengorbankan pendapatan dari suaminya, yang seharusnya untuk kebutuhan rumah tangganya dan kesehatan serta pertumbuhan anak-anaknya terpaksa dialihkan ke rokok untuk suaminya. Sehingga banyak anak-anak yang menjadi korban kenaikan cukai rokok dan menjadi generasi stunting serta gagal tumbuh," jelasnya.

Dikatakan BHS, Kementerian keuangan yang dimotori oleh Sri Mulyani seharusnya paham, jumlah pajak yang sudah dibebankan kepada perokok sudah sangat besar.

Totalnya 73 persen dari harga rokok untuk pajak, yang terdiri 60 persen cukai rokok, 10 persen PPN dan 3 persen pajak daerah. Sedangkan penerimaan cukai rokok saja satu tahunnya sudah sangat besar sekitar Rp200 triliun di 2022 naik dari 2019 sebesar Rp164 Triliun.

“Ini belum termasuk PPN dan pajak daerah loh, masih kurangkah membebani masyarakat,” tegasnya.

"Apa yang didapat si perokok dari pemerintah, BPJS atau KIS kah? Kan juga tidak. Kita semua seharusnya paham bila perokok terjadi ketidakmampuan untuk membeli rokok, maka dampak multiplier effect ekonominya luar biasa besar di masyarakat, karena sekitar 30 persen dari total UMKM yang berjumlah 64,2 juta sangat tergantung kepada konsumennya yang merokok," beber dia.

Dia mencontohkan warteg, warkop, diskotik, cafe dan lain-lain akan tergerus usahanya karena para konsumen perokok akan menurun tajam.

“Padahal ekonomi kita sangat tergantung kepada UMKM," tegasnya lagi.

Lebih lanjut, mantan Ketua Komtap Utilitas Umum Bidang Infrastruktur KADIN Pusat itu mengungkapkan buruh pabrik rokok di Indonesia yang berjumlah sekitar 5,9 juta dan petani tembakau yang berjumlah sekitar 600 ribu akan terpengaruh kehilangan pekerjaan. Ekonomi mereka juga akan hancur total.

"Sudahlah Setop, kenaikan cukai rokok dan malah seharusnya diturunkan. Saya masih yakin Pak Jokowi akan membatalkan kenaikan cukai rokok seperti yang pernah terjadi di tahun 2018 di Rapat Paripurna DPR-RI di hadapan Menteri Keuangan RI, saat itu saya sebagai Anggota DPR-RI menolak keras kenaikan cukai rokok dan untuk dibatalkan,” ungkap politisi Gerindra tersebut.

“Alhamdulillah tiga hari kemudian Presiden Jokowi membatalkan kenaikan cukai rokok yang akan membebani masyarakat pada waktu itu. Kita harus melindungi ekonomi Indonesia secara komprehensif, jangan hanya memikirkan sub sektor saja. Pikirlah untuk keberhasilan dan kepentingan bangsa Indonesia secara luas," tandas BHS.

Populer

Survei IPE Catat Elektabilitas Prabowo-Gibran Mentok di 32,4 Persen Jelang Hari-H Pencoblosan

Sabtu, 10 Februari 2024 | 23:37

Pakar Koperasi: Saya Terima Tantangan Ichsanuddin Noorsy

Minggu, 11 Februari 2024 | 15:39

20 Caleg DPR RI Dapil Lampung II Teratas Versi Quick Count

Jumat, 16 Februari 2024 | 06:57

Terkait Polemik BUMN, Ichsanuddin: Yang Ngomong Pasal 33 Belajar Dulu Deh!

Minggu, 11 Februari 2024 | 11:56

Dedi Iskandar Teratas, Ini Perolehan Suara 21 Calon DPD Sumut

Jumat, 16 Februari 2024 | 05:48

Anggota DPRD Kabupaten Madiun Hasil Pemilu 2024 Diprediksi Didominasi Petahana

Selasa, 13 Februari 2024 | 19:59

10 Caleg Dapil DKI Jakarta 5 Ini Berpeluang Lolos ke Kebon Sirih

Senin, 19 Februari 2024 | 16:28

UPDATE

Soal Arah Politik PKB, Cak Imin: Kalau Amin Menang Kita di Pemerintahan

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:56

KPK akan Kembali Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:52

Perkuat Kerja Sama, Menhan Prabowo Terima Kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Australia

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:34

Jawab Kabar AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Jokowi: Tunggu Besok

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:33

Ini Perbandingan Prestasi Prabowo dengan Anies di Bidang Kesehatan Selama Menjabat

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:22

Wacana Pemakzulan Presiden Jokowi Tak Berdasar dan Ganggu Stabilitas

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:20

PSU dan PSL di 7 Kabupaten/Kota di Jabar Harus Dilaksanakan Sebelum 24 Februari 2024

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:11

Mendagri Tito Klaim Pemilu 2024 Berjalan Aman dan Lancar

Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00

Iconnet Jateng Ramaikan Anniversary Klaten Runners

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:57

Minta Tidak Buru-buru Simpulkan Amin Keok di Jatim, Cak Imin: Tunggu Hasil Akhir

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:50

Selengkapnya