Berita

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat/Net

Politik

Jumhur: Kalau Buruh Tidak Punya Upah Cukup, Daya Beli Bisa Turun

KAMIS, 09 NOVEMBER 2023 | 13:29 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Jika buruh tidak memiliki penghasilan yang cukup, dampaknya bukan hanya pada ekonomi keluarga. Tetapi, juga pada perekonomian yang lebih luas terutama pada roda ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Begitu kritik Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, pada pemikiran bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto.

Prabowo dalam pernyataanya, meminta agar kaum buruh jangan banyak menuntut upah ke pengusaha, karena jika dia terpilih akan memberikan banyak subsidi.


"Kalau kaum buruh tidak memiliki upah yang cukup, maka daya beli rendah, UMKM terpukul. Sektor-sektor yang memberikan produksi massal juga akan terpukul, karena masyarakat tidak memiliki uang untuk membelinya," ujar Jumhur dalam keterangan tertulis, Kamis (9/11).

Dikatakan Jumhur, cara berpikir Prabowo itu sudah terjadi di masa lalu. Di mana buruh dituntut bekerja, tanpa bisa menuntut upah.

"Jadi perspektifnya tidak boleh jangka pendek, itu perspektif abad 18 sampai awal abad 20 di mana pokoknya kaum buruh diperas setinggi-tingginya untuk mendapatkan keuntungan bagi pengusaha," tuturnya.

Seharusnya, lanjutnya, sebagai bakal calon presiden, Prabowo bisa memberikan jaminan jika dipercaya menang nanti, akan menghadirkan keadilan bagi buruh.

"Yang betul itu adalah hadirkan keadilan, yang menguntungkan bagi pengusaha dan buruh.  Nah di situ harus ada peran negara," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya