Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah RI Dorong Tiga Paket Kebijakan untuk Genjot Perekonomian Dalam Negeri

RABU, 08 NOVEMBER 2023 | 11:50 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Di tengah ketidakstabilan global yang ditandai dengan melambatnya ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV 2023 diprediksi masih akan berada dibawah 5 persen.

Dinamika perlambatan ekonomi, ditambah dengan meningkatnya risiko ketidakpastian pasar keuangan global, disebut akan berdampak cukup signifikan pada hampir seluruh negara, termasuk Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III 2023 sendiri tercatat sebesar 4,94 persen, merosot cukup dalam dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencatat pertumbuhan sebesar 5,17 persen. Hal tersebut terjadi akibat menurunnya kinerja ekspor barang dan jasa.


Dalam merespon masalah tersebut, Kementerian Keuangan mendorong tiga paket kebijakan untuk menstimulus dan menstabilkan perekonomian dalam negeri serta melindungi daya beli masyarakat.

Kebijakan pertama yang ditawarkan pemerintah yaitu Penebalan Bansos. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, yang terdiri dari bantuan beras 10 kilogram per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 1 bulan (Desember 2023) dengan sasaran 21,3 juta, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino sebesar Rp200 ribu/bulan selama 2 bulan (November – Desember 2023) untuk 18,8 juta penerima manfaat.

Selanjutnya, pemerintah juga menyiapkan paket kebijakan kedua, yaitu Percepatan Penyaluran Program KUR. Paket ini ditujukan untuk penguatan UMKM, guna menopang pertumbuhan di tengah peningkatan suku bunga.

“Realisasi KUR pada September 2023 tercatat mencapai Rp 177,5 triliun, yang diharapkan dapat ditingkatkan menjadi Rp 297 triliun pada akhir tahun 2023,” tulis Kemenkeu dalam siaran pers, Selasa (7/11).

Adapun paket kebijakan ketiga yaitu Penguatan Sektor Perumahan. Melalui pembebasan biaya pajak PPN perumahan, dan bantuan biaya administrasi yang diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat memiliki rumah, pemerintah RI berharap sektor perumahan dapat menopang kinerja perekonomian di tengah risiko perlambatan global.

Seluruh upaya tersebut diharapkan dapat tetap terus dioptimalkan untuk menjalankan fungsi stabilisasi dan shock absorber, guna melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta dapat menjaga pertumbuhan ekonomi 2023 di kisaran 5 persen.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ketua MPR Bicara Islam dan Kemajuan di Forum Mufti Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:15

Cara Reaktivasi MyPertamina agar QR Code Aktif Lagi, Bisa Lewat Website dan Aplikasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:57

Dua Akses Stasiun MRT Dukuh Atas Ditutup Imbas Demo

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:54

Sinopsis Backrooms, Film Horor Adaptasi Serial YouTube yang Pecahkan Rekor Box Office

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:44

Demonstran Depan UOB

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:39

Palsukan Tanda Tangan, Bendahara BUMDes Diduga Korupsi Rp1,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:35

KPK Didesak Naikkan Status Pejabat DJBC Ahmad Dedi ke Penyidikan

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:32

BRI Gelontorkan Dana Rp500 Miliar untuk Buyback Saham

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:14

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:13

PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:47

Selengkapnya