Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah RI Dorong Tiga Paket Kebijakan untuk Genjot Perekonomian Dalam Negeri

RABU, 08 NOVEMBER 2023 | 11:50 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Di tengah ketidakstabilan global yang ditandai dengan melambatnya ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV 2023 diprediksi masih akan berada dibawah 5 persen.

Dinamika perlambatan ekonomi, ditambah dengan meningkatnya risiko ketidakpastian pasar keuangan global, disebut akan berdampak cukup signifikan pada hampir seluruh negara, termasuk Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III 2023 sendiri tercatat sebesar 4,94 persen, merosot cukup dalam dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencatat pertumbuhan sebesar 5,17 persen. Hal tersebut terjadi akibat menurunnya kinerja ekspor barang dan jasa.


Dalam merespon masalah tersebut, Kementerian Keuangan mendorong tiga paket kebijakan untuk menstimulus dan menstabilkan perekonomian dalam negeri serta melindungi daya beli masyarakat.

Kebijakan pertama yang ditawarkan pemerintah yaitu Penebalan Bansos. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, yang terdiri dari bantuan beras 10 kilogram per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 1 bulan (Desember 2023) dengan sasaran 21,3 juta, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino sebesar Rp200 ribu/bulan selama 2 bulan (November – Desember 2023) untuk 18,8 juta penerima manfaat.

Selanjutnya, pemerintah juga menyiapkan paket kebijakan kedua, yaitu Percepatan Penyaluran Program KUR. Paket ini ditujukan untuk penguatan UMKM, guna menopang pertumbuhan di tengah peningkatan suku bunga.

“Realisasi KUR pada September 2023 tercatat mencapai Rp 177,5 triliun, yang diharapkan dapat ditingkatkan menjadi Rp 297 triliun pada akhir tahun 2023,” tulis Kemenkeu dalam siaran pers, Selasa (7/11).

Adapun paket kebijakan ketiga yaitu Penguatan Sektor Perumahan. Melalui pembebasan biaya pajak PPN perumahan, dan bantuan biaya administrasi yang diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat memiliki rumah, pemerintah RI berharap sektor perumahan dapat menopang kinerja perekonomian di tengah risiko perlambatan global.

Seluruh upaya tersebut diharapkan dapat tetap terus dioptimalkan untuk menjalankan fungsi stabilisasi dan shock absorber, guna melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta dapat menjaga pertumbuhan ekonomi 2023 di kisaran 5 persen.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya