Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah RI Dorong Tiga Paket Kebijakan untuk Genjot Perekonomian Dalam Negeri

RABU, 08 NOVEMBER 2023 | 11:50 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Di tengah ketidakstabilan global yang ditandai dengan melambatnya ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV 2023 diprediksi masih akan berada dibawah 5 persen.

Dinamika perlambatan ekonomi, ditambah dengan meningkatnya risiko ketidakpastian pasar keuangan global, disebut akan berdampak cukup signifikan pada hampir seluruh negara, termasuk Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III 2023 sendiri tercatat sebesar 4,94 persen, merosot cukup dalam dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencatat pertumbuhan sebesar 5,17 persen. Hal tersebut terjadi akibat menurunnya kinerja ekspor barang dan jasa.


Dalam merespon masalah tersebut, Kementerian Keuangan mendorong tiga paket kebijakan untuk menstimulus dan menstabilkan perekonomian dalam negeri serta melindungi daya beli masyarakat.

Kebijakan pertama yang ditawarkan pemerintah yaitu Penebalan Bansos. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, yang terdiri dari bantuan beras 10 kilogram per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 1 bulan (Desember 2023) dengan sasaran 21,3 juta, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino sebesar Rp200 ribu/bulan selama 2 bulan (November – Desember 2023) untuk 18,8 juta penerima manfaat.

Selanjutnya, pemerintah juga menyiapkan paket kebijakan kedua, yaitu Percepatan Penyaluran Program KUR. Paket ini ditujukan untuk penguatan UMKM, guna menopang pertumbuhan di tengah peningkatan suku bunga.

“Realisasi KUR pada September 2023 tercatat mencapai Rp 177,5 triliun, yang diharapkan dapat ditingkatkan menjadi Rp 297 triliun pada akhir tahun 2023,” tulis Kemenkeu dalam siaran pers, Selasa (7/11).

Adapun paket kebijakan ketiga yaitu Penguatan Sektor Perumahan. Melalui pembebasan biaya pajak PPN perumahan, dan bantuan biaya administrasi yang diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat memiliki rumah, pemerintah RI berharap sektor perumahan dapat menopang kinerja perekonomian di tengah risiko perlambatan global.

Seluruh upaya tersebut diharapkan dapat tetap terus dioptimalkan untuk menjalankan fungsi stabilisasi dan shock absorber, guna melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta dapat menjaga pertumbuhan ekonomi 2023 di kisaran 5 persen.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Tak Ada Pintu Setop Perang Iran versus AS-Israel

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:02

Prabowo di Tengah Massa Buruh Tak Lagi Hadapi Kritik, tapi Terima Dukungan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:00

Pertama Kali Presiden RI Dielu-elukan Buruh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:28

Polri Apresiasi Massa Buruh Tertib

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:20

Perpres Ojol 92 Persen Bisa Picu Kenaikan Tarif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:01

Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH: Politik Merangkul untuk Mengendalikan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:42

Waspada Gelombang Tinggi saat Libur Panjang Pekan Ini

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:19

Kaji Ulang Wacana Pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:00

Perbedaan Lokasi May Day Tak Perlu Diperdebatkan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:32

Perpina DKI Serukan Kepemimpinan Perempuan Berdaya

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:06

Selengkapnya