Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah RI Dorong Tiga Paket Kebijakan untuk Genjot Perekonomian Dalam Negeri

RABU, 08 NOVEMBER 2023 | 11:50 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Di tengah ketidakstabilan global yang ditandai dengan melambatnya ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV 2023 diprediksi masih akan berada dibawah 5 persen.

Dinamika perlambatan ekonomi, ditambah dengan meningkatnya risiko ketidakpastian pasar keuangan global, disebut akan berdampak cukup signifikan pada hampir seluruh negara, termasuk Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III 2023 sendiri tercatat sebesar 4,94 persen, merosot cukup dalam dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencatat pertumbuhan sebesar 5,17 persen. Hal tersebut terjadi akibat menurunnya kinerja ekspor barang dan jasa.


Dalam merespon masalah tersebut, Kementerian Keuangan mendorong tiga paket kebijakan untuk menstimulus dan menstabilkan perekonomian dalam negeri serta melindungi daya beli masyarakat.

Kebijakan pertama yang ditawarkan pemerintah yaitu Penebalan Bansos. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, yang terdiri dari bantuan beras 10 kilogram per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 1 bulan (Desember 2023) dengan sasaran 21,3 juta, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino sebesar Rp200 ribu/bulan selama 2 bulan (November – Desember 2023) untuk 18,8 juta penerima manfaat.

Selanjutnya, pemerintah juga menyiapkan paket kebijakan kedua, yaitu Percepatan Penyaluran Program KUR. Paket ini ditujukan untuk penguatan UMKM, guna menopang pertumbuhan di tengah peningkatan suku bunga.

“Realisasi KUR pada September 2023 tercatat mencapai Rp 177,5 triliun, yang diharapkan dapat ditingkatkan menjadi Rp 297 triliun pada akhir tahun 2023,” tulis Kemenkeu dalam siaran pers, Selasa (7/11).

Adapun paket kebijakan ketiga yaitu Penguatan Sektor Perumahan. Melalui pembebasan biaya pajak PPN perumahan, dan bantuan biaya administrasi yang diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat memiliki rumah, pemerintah RI berharap sektor perumahan dapat menopang kinerja perekonomian di tengah risiko perlambatan global.

Seluruh upaya tersebut diharapkan dapat tetap terus dioptimalkan untuk menjalankan fungsi stabilisasi dan shock absorber, guna melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta dapat menjaga pertumbuhan ekonomi 2023 di kisaran 5 persen.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya