Berita

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita/Net

Bisnis

Industri Pengolahan Tumbuh 5,20 Persen, Menperin Yakin Masih Bisa Ditingkatkan

RABU, 08 NOVEMBER 2023 | 11:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan semakin meningkatkan kinerjanya pada triwulan III tahun 2023.

Menurut laporan, saat ini sektor industri pengolahan tumbuh 5,20 persen (yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi yang sebesar 4,94 persen pada periode yang sama.

Industri pengolahan juga masih menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi dan meningkat menjadi 1,06 persen dari 0,99 persen pada triwulan III-2022.


“Di tengah penurunan daya beli dan melemahnya nilai tukar Rupiah yang mempengaruhi produksi, industri pengolahan masih terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kami mengapresiasi kinerja luar biasa dari pelaku usaha ini,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (7/11).

Namun demikian, Menperin menyebutkan bahwa kontribusi industri pengolahan terhadap PDB semestinya bisa jauh lebih tinggi, jika beberapa masalah yang solusinya bergantung kepada kementerian atau lembaga lain bisa diselesaikan.

Sebagai contoh, program HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu) yang tidak berjalan dengan baik. Menurut Agus, masih banyak industri peserta program HGBT mendapatkan gas untuk bahan baku dan energi di atas 6 dolar AS per MMBBTU.

"Selain harga di atas 6 dolar AS per MMBTU, pasokannya pun tidak lancar. Hal ini berdampak terhadap daya saing produk, permintaan, utilisasi, dan tenaga kerja. Akhirnya, program HGBT yang tidak berjalan baik ini telah ikut menekan pertumbuhan industri manufaktur," kata Agus.

Contoh kedua, kata Agus, pengetatan arus masuk barang impor belum optimal.

"Saat ini pasar domestik telah dibanjiri barang impor baik yang masuk secara legal maupun ilegal. Banjirnya pasar dalam negeri oleh produk impor telah berdampak terhadap permintaan produk manufaktur, utilitasi industri, dan tenaga kerja industri," ujarnya.

Menurutnya, lemahnya ketegasan dan koordinasi antar kementerian dan lembaga juga memiliki andil terhadap derasnya arus barang impor masuk ke pasar domestik.

“Contoh ketiga, pertumbuhan sektor industri pengolahan bisa meningkat jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional apabila Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun BUMN/BUMD memaksimalkan realisasi belanja Produk Dalam Negeri," kata Agus.

"Kalau pemerintah bisa memaksimalkan belanjanya untuk membeli produk dalam negeri maka pertumbuhan industri manufaktur akan jauh lebih tinggi dan kontribusinya terhadap pdb nasional jauh lebih besar,” jelasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya