Berita

Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan saat menyampaikan gagasannya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar Indef/RMOL

Politik

Wujudkan Kemakmuran, Anies Bertekad Hapus Ketimpangan

RABU, 08 NOVEMBER 2023 | 10:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Target Indonesia Emas 2045 sulit tercapai, jika masalah ketimpangan masih terjadi di tanah air.

Hal ini diungkap capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan saat menyampaikan gagasannya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar Indef di Menara Bank Mega, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

"Jadi visi Indonesia 2045 itu bukan semata-mata berapa GDP per kapita, tetapi suatu kemakmuran yang dirasakan seluruh penduduk Indonesia," kata Anies, Rabu (8/11).


Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menggarisbawahi, jika masalah ketimpangan tidak dibereskan hari ini, maka akan menjadi problematik ke depan.

Maka dari itu, Anies yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, membawa visi "Indonesia Adil Makmur untuk Semua".

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memandang, Indonesia yang makmur harusnya dirasakan semua warga negara. Ditandai dengan layanan publik yang terjangkau dan berkualitas, mulai dari kesehatan, pendidikan, perumahan, pangan, transportasi, energi, dan informasi.

"Pertumbuhan ekonomi kita belum berhasil menyelesaikan pengangguran. Tapi juga ketimpangan yang ada ini menjadi PR sesungguhnya," jelasnya.

Meski begitu, dalam visi juga disebutkan bahwa kemakmuran bangsa Indonesia harus dibarengi dengan pelestarian alam dan lingkungan.

"Membereskan soal ketimpangan adalah persoalan urgent yang harus diselesaikan hari ini. Maka dari itu gagasan kita soal kemakmuran," tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya