Berita

Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan saat menyampaikan gagasannya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar Indef/RMOL

Politik

Wujudkan Kemakmuran, Anies Bertekad Hapus Ketimpangan

RABU, 08 NOVEMBER 2023 | 10:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Target Indonesia Emas 2045 sulit tercapai, jika masalah ketimpangan masih terjadi di tanah air.

Hal ini diungkap capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan saat menyampaikan gagasannya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar Indef di Menara Bank Mega, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

"Jadi visi Indonesia 2045 itu bukan semata-mata berapa GDP per kapita, tetapi suatu kemakmuran yang dirasakan seluruh penduduk Indonesia," kata Anies, Rabu (8/11).


Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menggarisbawahi, jika masalah ketimpangan tidak dibereskan hari ini, maka akan menjadi problematik ke depan.

Maka dari itu, Anies yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, membawa visi "Indonesia Adil Makmur untuk Semua".

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memandang, Indonesia yang makmur harusnya dirasakan semua warga negara. Ditandai dengan layanan publik yang terjangkau dan berkualitas, mulai dari kesehatan, pendidikan, perumahan, pangan, transportasi, energi, dan informasi.

"Pertumbuhan ekonomi kita belum berhasil menyelesaikan pengangguran. Tapi juga ketimpangan yang ada ini menjadi PR sesungguhnya," jelasnya.

Meski begitu, dalam visi juga disebutkan bahwa kemakmuran bangsa Indonesia harus dibarengi dengan pelestarian alam dan lingkungan.

"Membereskan soal ketimpangan adalah persoalan urgent yang harus diselesaikan hari ini. Maka dari itu gagasan kita soal kemakmuran," tandasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya