Berita

Presiden Jokowi dan mantan Ketua MK, Anwar usman/Net

Politik

Muslim Arbi Dorong Pemberhentian Jokowi, Ini Alasannya

RABU, 08 NOVEMBER 2023 | 07:31 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikan Anwar Usman dari Ketua MK karena pelanggaran etik, maka selanjutnya rakyat mendesak agar Presiden Joko Widodo diberhentikan.

Desakan itu disampaikan langsung Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi usai putusan MKMK yang memberhentikan adik ipar Presiden Jokowi itu dari jabatan Ketua MK pada Selasa (7/11).

"Mengapa Joko Widodo harus segera diberhentikan dari jabatan presiden? Banyak alasan bisa menjadi landasan pemberhentian Jokowi dari jabatannya sebagai presiden," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/11).


Dia mengatakan, jika MKMK membeberkan ada lima dosa Anwar Usman, maka pemberhentian Jokowi sebagai presiden sudah layak dilakukan karena banyak sekali dosa-dosanya.

"Dari sisi moral, Jokowi dikenal sebagai tukang bohong alias raja tipu. Dijuluki sebagai The King of Liar. Dalam kasus ijazah palsu yang disidangkan di Pengadilan jilid III di PN Jakarta Pusat yang digugat oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Penulis salah seorang penggugat, Jokowi tidak dapat membuktikan Ijazah aslinya," terang Muslim.

Demikian juga dalam persidangan jilid I di Jakarta maupun jilid II di Surakarta kata Muslim, meski Bambang Tri yang mengungkap soal kasus ijazah palsu Jokowi dan Gus Nur yang ditahan karena mubahalah ijazah palsu mendekam di penjara, padahal ijazah asli Jokowi tidak pernah muncul.

"Ini hukuman yang zalim dan langgar prinsip-prinsip HAM. Kasus ijazah palsu Jokowi itu, jelas-jelas pelanggaran moral, hukum dan konstitusi. Maka sangat beralasan dalam hal pelanggaran moral, konstitusi dan hukum itu Jokowi sudah patut dan sangat pantas untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden," tegas Muslim.

Terlebih lagi, kata Muslim, Jokowi telah membangun politik dinasti yang merupakan politik KKN. Serta melanggar semangat Reformasi 98, yang mana itu merupakan pelanggaran berat dan serius.

Di mana kata Muslim, Jokowi menjadikan Anwar Usman saat jabat Ketua MK sebagai adik iparnya. Lalu anaknya, Gibran Rakabuming Raka menjadi Walikota Solo dan kini jadi bakal cawapres. Lalu anaknya lagi, Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI. Serta menantunya, Bobby Nasution menjadi Walikota Medan.

"Saatnya rakyat dan para tokoh-tokoh bangsa serta para politisi berakal sehat dapat mendatangi gedung perwakilan rakyat. Mendesak sidang istimewa untuk memberhentikan Jokowi dari jabatannya atas sejumlah pelanggaran yang dilakukan selama ini," ajak Muslim.

Muslim meyakini, jika Jokowi diberhentikan dari jabatan presiden, maka bangsa Indonesia dapat terbebas dari pemimpin yang rusak moral, yang gemar langgar konstitusi dan hukum, serta terbebas dari pemimpin yang gunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan golongannya.

"Dengan pemecatan Ketua MK, adik ipar Presiden Jokowi itu buka pintu mengakhiri politik dinasti dan dengan desakan pemberhentian Presiden Jokowi adalah upaya penyelamatan bangsa ini dari pemimpin yang gemar berbohong dan suka menipu. Anwar Usman dan Jokowi adalah kekuatan dinasti yang sedang dibangun," pungkas Muslim.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Rumah Dinas Kajari Bekasi Disegel KPK, Dijaga Petugas

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:12

Purbaya Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas Apa?

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:10

Dualisme, PB IKA PMII Pimpinan Slamet Ariyadi Banding ke PTTUN

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:48

GREAT Institute: Perluasan Indeks Alfa Harus Jamin UMP 2026 Naik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:29

Megawati Pastikan Dapur Baguna PDIP Bukan Alat Kampanye Politik

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:24

Relawan BNI Ikut Aksi BUMN Peduli Pulihkan Korban Terdampak Bencana Aceh

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:15

Kontroversi Bantuan Luar Negeri untuk Bencana Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:58

Uang Ratusan Juta Disita KPK saat OTT Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:52

Jarnas Prabowo-Gibran Dorong Gerakan Umat Bantu Korban Banjir Sumatera

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:34

Gelora Siap Cetak Pengusaha Baru

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:33

Selengkapnya