Berita

Sidang putusan perkara etik Hakim Konstitusi Arief Hidayat, yang dipimpin Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie/Repro

Politik

Meski Tolak Putusan Usia Capres-Cawapres, Hakim MK Arief Hidayat Kena Sanksi Teguran Lisan Akibat Curhat di Podcast

SELASA, 07 NOVEMBER 2023 | 19:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sikap Hakim Konstitusi Arief Hidayat menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, tak membuat dirinya lepas dari jeratan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Majelis Kehormatan MK (MKMK) tetap menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada mantan Wakil Ketua MK itu.

Putusan tersebut disampaikan Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie, dalam Sidang Pembacaan Putusan Perkara Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Nomor 3/MKMK/L/11/2023, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).

"Hakim Terlapor terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat MK dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis," ujar Jimly.


Jimly menjelaskan, narasi ceramah Arief Hidayat dalam Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dan wawancara dalam tayangan podcast sebuah media massa nasional, terbukti melanggar etik.

Arief Hidayat juga terbukti melanggar etik pada masalah kebocoran informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan membiarkan budaya praktik benturan kepentingan dalam penanganan perkara di MK. Khususnya dalam perkara uji materiil norma batas usia minimum capres-cawapres.

"Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam RPH yang bersifat tertutup, sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan," tambahnya menegaskan.

Namun, Jimly memastikan sikap menolak Arief Hidayat dalam bentuk penyampaian dissenting opinion pada perkara pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu itu, tidak termasuk pelanggaran etik.

"Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim sepanjang terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion," demikian Jimly.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya