Antisipasi Politik Praktis, Pimpinan Komisi I Usulkan Bentuk Panja Netralitas TNI

Guna mengantisipasi serta mengawasi TNI agar tidak melakukan politik praktis, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI.

Usulan itu disampaikan Utut dalam rapat dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, membahas kesiapan TNI dalam mendukung Pemilu 2024.

"Ibu bapak izin, kalau kita berkenan saya dari meja pimpinan. Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI," kata Utut di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11).

"Jadi kita sembari, kesibukan kita sebagai caleg, kita membuat pengawasan," imbuhnya.

Menurut Utut, pembentukan Panja Netralitas TNI penting dilakukan. Lantaran, tidak dipungkiri, para petinggi TNI mendapatkan intervensi dari Presiden Joko Widodo selaku panglima tertinggi.

"Jadi singkat kata, Panglima TNI berniat itu saya tahu. Tapi yang paling sulit dari kepala staf dan panglima ini kalau presiden beri perintah. Tentara dari kecil (dilatih) untuk tegak lurus kepada atasan," tegasnya.

Namun pihaknya tetap berbaik sangka, bahwa seluruh petinggi TNI bakal netral dalam Pemilu 2024 ini. Panja Netralitas TNI ini dibentuk semata-mata menjaga NKRI, kata Utut.

"Oleh karena itu, kita menghormati Pak Yudo orang baik, Pak KSAL orang baik. Ini semua orang baik. Tidak ada kita yang ingin kedaulatan kita terganggu. Kita tidak ingin NKRI pecah, kita tidak ingin Republik ini dibangun oleh para pendahulu bangsa dengan air mata, dan bapak adalah pilar-pilar utamanya," tuturnya.

"Oleh karenanya, (Panja Netralitas TNI) bagian dari mencegah ternodanya itu. Sapta marga bapak jaga. Dari saya itu. Saya berharap Dr. Sukamta yang lulus cumlaude setuju dengan Panja Pengawasan Netralitas TNI," tutupnya.