Terhambat Sanksi, Pemerintah RI Masih Tunggu Kepastian Investasi Rusia di Kilang Tuban

Pemerintah RI masih menunggu kejelasan investasi perusahaan Rusia mengenai rencana proyek pembangunan New Grass Root Refinery (NGRR) atau Kilang Tuban.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa keputusan akhir investasi atau final investment decision (FID) dari perusahaan Rusia, Rosneft masih sulit dipegang sampai saat ini.

Selaku mitra Pertamina di Kilang Tuban, perusahaan asal Moskow itu dikabarkan terhambat oleh sanksi yang diberikan Eropa atas perang yang terjadi di Ukraina.

"Rosneft, tahu sendiri, sulit. Tapi saya sudah berbicara dengan Dubes Rusia untuk komunikasi dengan Rosneft, masih bisa nggak? kalau nggak kita cari pengganti, gitu," kata Arifin di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Senin (6/11).

Kilang Tuban sendiri diketahui masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibesut pemerintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto investor Rusia di proyek Kilang NGRR Tuban kesulitan untuk menggelontorkan investasinya karena sanksi internasional. Oleh karena itu saat ini pemerintah berencana mencari investor baru.

Kilang Tuban merupakan proyek dari usaha patungan antara Pertamina dengan kepemilikan saham 55 persen, dan perusahaan migas asal Rusia, Rosneft dengan kepemilikan saham 45 persen dalam proyek tersebut.

Berdasarkan data Pertamina, proyek kilang minyak ini ditargetkan bisa memproduksi BBM dengan standar Euro V dan menghasilkan 12,8 juta kilo liter (kl) per tahun, meliputi avtur 1,49 juta kl, diesel 5,2 juta kl, RON 92 5,95 juta, dan RON 95 0,16 juta kl.

Selain BBM, kilang Tuban ini juga ditargetkan bisa memproduksi 4,70 juta ton petrokimia per tahun, terdiri dari 1,3 juta ton paraxylene, 510 ribu ton styrene, 650 ribu ton LLDPE/HDPE, 1,16 juta ton polypropylene, 407 ribu ton sulfur, 500 ribu ton MEG, dan 173 ribu ton MTBE secara tahunan.