KPU Finalisasi Draf Revisi PKPU 19/2023 Soal Syarat Usia Capres-Cawapres

Draf revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 19/2023 yang terkait syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) telah memasuki fase akhir.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik menjelaskan, Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU 19/2023 telah disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Biro Perundang-undangan (Biro PUU) KPU saat ini sedang memfinalisasi pengundangan perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023," ujar Idham kepada Kantor Berita Politik RMOL

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI itu menambahkan, finalisasi yang dimaksud adalah proses pengundangan PKPU 19/2023.

Dia memastikan, proses yang berlangsung saat ini juga telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus dijalani KPU sebelumnya.

Yaitu, ketika hendak membuat atau mengubah PKPU wajib melakukan konsultasi dengan Komisi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah.

"(Finalisasi revisi PKPU 19/2023 dilakukan) pascarapat konsultasi dengan pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) sebagaimana Pasal 75 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 di DPR," bebernya.

"Dan juga rapat harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)," ucap Idham menambahkan.

Dalam draf revisi PKPU 19/2023 yang diperoleh Kantor Berita Politik RMOL, frasa tambahan yang diputuskan MK telah masuk ke dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu, terkait syarat batas usia minimum capres-cawapres.

Frasa tersebut berbunyi, "usia minimum capres-cawapres adalah 40 tahun atau pernah/sedang menjadi pejabat hasil pemilihan umum (pemilu) termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada).

Berita

Politik

KPU Finalisasi Draf Revisi PKPU 19/2023 Soal Syarat Usia Capres-Cawapres

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Muhammadiyah Himpun Rp6 Miliar untuk Korban Gempa NTT, Rp3,4 Miliar Telah Disalurkan

Emas Antam Ambruk Rp30.000, Termurah Dibanderol Rp1,3 Juta

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Hukuman Dua Pelaku Diringankan

Hari Pelanggan Nasional 2026, Pertagas Perkuat Layanan dan Keandalan Energi

112 Tersangka Kasus Karhutla Sudah Ditangkap, 55 Perkaran Dilidik

RUU Perampasan Aset Potensial Menjarah Aset Seluruh Rakyat

112 Tersangka Kasus Karhutla Ditangkap, Terbanyak di Riau

Muhammadiyah Layani Penyintas Gempa NTT

JHL Foundation Beri Beasiswa Kelapa untuk 100 Mahasiswa UBB

Operasi Modifikasi Cuaca Dioptimalkan di Kalbar dan Kalteng