KPU Finalisasi Draf Revisi PKPU 19/2023 Soal Syarat Usia Capres-Cawapres

Draf revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 19/2023 yang terkait syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) telah memasuki fase akhir.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik menjelaskan, Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU 19/2023 telah disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Biro Perundang-undangan (Biro PUU) KPU saat ini sedang memfinalisasi pengundangan perubahan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023," ujar Idham kepada Kantor Berita Politik RMOL

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI itu menambahkan, finalisasi yang dimaksud adalah proses pengundangan PKPU 19/2023.

Dia memastikan, proses yang berlangsung saat ini juga telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus dijalani KPU sebelumnya.

Yaitu, ketika hendak membuat atau mengubah PKPU wajib melakukan konsultasi dengan Komisi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah.

"(Finalisasi revisi PKPU 19/2023 dilakukan) pascarapat konsultasi dengan pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) sebagaimana Pasal 75 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 di DPR," bebernya.

"Dan juga rapat harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)," ucap Idham menambahkan.

Dalam draf revisi PKPU 19/2023 yang diperoleh Kantor Berita Politik RMOL, frasa tambahan yang diputuskan MK telah masuk ke dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu, terkait syarat batas usia minimum capres-cawapres.

Frasa tersebut berbunyi, "usia minimum capres-cawapres adalah 40 tahun atau pernah/sedang menjadi pejabat hasil pemilihan umum (pemilu) termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada).

Berita

Politik

KPU Finalisasi Draf Revisi PKPU 19/2023 Soal Syarat Usia Capres-Cawapres

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'