Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah Indonesia Akui Banyak Tantangan untuk Garap PLTN

SABTU, 04 NOVEMBER 2023 | 10:46 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Indonesia dihadapkan pada serangkaian tantangan yang perlu diatasi untuk menggarap proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di dalam negeri.

Tantangan tersebut mencakup edukasi kepada masyarakat dan penyusunan regulasi yang sesuai dengan rencana pengembangan PLTN.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, Arifin Tasrif, saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (3/11).


Menurut Arifin Tasrif, masih banyak masyarakat yang mengkhawatirkan penggunaan PLTN, meskipun di negara-negara seperti Prancis, sekitar 80 persen energi mereka berasal dari nuklir dan telah terbukti aman.

"Sekarang PLTN adalah energi baru yang memang selama ini banyak masyarakat yang masih khawatir pemanfaatannya. Kita memperkirakan dengan kepandaian teknologi saat ini, seperti Prancis kalau nggak salah 80 persen energinya dari nuklir dan aman-aman saja," katanya.  

Dalam konferensi pers tersebut, Menteri ESDM juga membahas pengembangan PLTN di beberapa negara lain, seperti Amerika, Rusia, dan Korea Selatan, yang beberapa di antaranya menggunakan teknologi reaktor nuklir kecil (SMR) yang dapat digunakan baik di daratan maupun di lepas pantai.

Untuk itu dalam menggarap proyek PLTN, Menteri ESDM juga mendorong pentingnya perumusan kebijakan yang mendukung mekanisme pemanfaatan energi listrik dari PLTN untuk mencapai target net zero emisi karbon.

"Kita ini harus bisa membuat beberapa kebijakan yang terkait dengan mekanisme pemanfaatan energi listrik dari pembangkit listrik tenaga nuklir untuk bisa net zero (bebas emisi karbon). Itu terus sedang dalam proses," ungkap Arifin.

Dia juga menyoroti pentingnya memperbarui proses perizinan untuk memungkinkan evaluasi yang lebih efisien serta penerbitan rekomendasi yang lebih cepat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Departemen Energi Nuklir (DEN), Djoko Siswanto, mengungkapkan bahwa mereka masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan proyek PLTN, sambil mempersiapkan kajian, menyiapkan laboratorium, lahan, dan sosialisasinya kepada masyarakat.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya