Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah Indonesia Akui Banyak Tantangan untuk Garap PLTN

SABTU, 04 NOVEMBER 2023 | 10:46 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Indonesia dihadapkan pada serangkaian tantangan yang perlu diatasi untuk menggarap proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di dalam negeri.

Tantangan tersebut mencakup edukasi kepada masyarakat dan penyusunan regulasi yang sesuai dengan rencana pengembangan PLTN.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, Arifin Tasrif, saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (3/11).


Menurut Arifin Tasrif, masih banyak masyarakat yang mengkhawatirkan penggunaan PLTN, meskipun di negara-negara seperti Prancis, sekitar 80 persen energi mereka berasal dari nuklir dan telah terbukti aman.

"Sekarang PLTN adalah energi baru yang memang selama ini banyak masyarakat yang masih khawatir pemanfaatannya. Kita memperkirakan dengan kepandaian teknologi saat ini, seperti Prancis kalau nggak salah 80 persen energinya dari nuklir dan aman-aman saja," katanya.  

Dalam konferensi pers tersebut, Menteri ESDM juga membahas pengembangan PLTN di beberapa negara lain, seperti Amerika, Rusia, dan Korea Selatan, yang beberapa di antaranya menggunakan teknologi reaktor nuklir kecil (SMR) yang dapat digunakan baik di daratan maupun di lepas pantai.

Untuk itu dalam menggarap proyek PLTN, Menteri ESDM juga mendorong pentingnya perumusan kebijakan yang mendukung mekanisme pemanfaatan energi listrik dari PLTN untuk mencapai target net zero emisi karbon.

"Kita ini harus bisa membuat beberapa kebijakan yang terkait dengan mekanisme pemanfaatan energi listrik dari pembangkit listrik tenaga nuklir untuk bisa net zero (bebas emisi karbon). Itu terus sedang dalam proses," ungkap Arifin.

Dia juga menyoroti pentingnya memperbarui proses perizinan untuk memungkinkan evaluasi yang lebih efisien serta penerbitan rekomendasi yang lebih cepat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Departemen Energi Nuklir (DEN), Djoko Siswanto, mengungkapkan bahwa mereka masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan proyek PLTN, sambil mempersiapkan kajian, menyiapkan laboratorium, lahan, dan sosialisasinya kepada masyarakat.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya