Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Pemerintah Indonesia Akui Banyak Tantangan untuk Garap PLTN

SABTU, 04 NOVEMBER 2023 | 10:46 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Indonesia dihadapkan pada serangkaian tantangan yang perlu diatasi untuk menggarap proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di dalam negeri.

Tantangan tersebut mencakup edukasi kepada masyarakat dan penyusunan regulasi yang sesuai dengan rencana pengembangan PLTN.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, Arifin Tasrif, saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (3/11).


Menurut Arifin Tasrif, masih banyak masyarakat yang mengkhawatirkan penggunaan PLTN, meskipun di negara-negara seperti Prancis, sekitar 80 persen energi mereka berasal dari nuklir dan telah terbukti aman.

"Sekarang PLTN adalah energi baru yang memang selama ini banyak masyarakat yang masih khawatir pemanfaatannya. Kita memperkirakan dengan kepandaian teknologi saat ini, seperti Prancis kalau nggak salah 80 persen energinya dari nuklir dan aman-aman saja," katanya.  

Dalam konferensi pers tersebut, Menteri ESDM juga membahas pengembangan PLTN di beberapa negara lain, seperti Amerika, Rusia, dan Korea Selatan, yang beberapa di antaranya menggunakan teknologi reaktor nuklir kecil (SMR) yang dapat digunakan baik di daratan maupun di lepas pantai.

Untuk itu dalam menggarap proyek PLTN, Menteri ESDM juga mendorong pentingnya perumusan kebijakan yang mendukung mekanisme pemanfaatan energi listrik dari PLTN untuk mencapai target net zero emisi karbon.

"Kita ini harus bisa membuat beberapa kebijakan yang terkait dengan mekanisme pemanfaatan energi listrik dari pembangkit listrik tenaga nuklir untuk bisa net zero (bebas emisi karbon). Itu terus sedang dalam proses," ungkap Arifin.

Dia juga menyoroti pentingnya memperbarui proses perizinan untuk memungkinkan evaluasi yang lebih efisien serta penerbitan rekomendasi yang lebih cepat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Departemen Energi Nuklir (DEN), Djoko Siswanto, mengungkapkan bahwa mereka masih menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan proyek PLTN, sambil mempersiapkan kajian, menyiapkan laboratorium, lahan, dan sosialisasinya kepada masyarakat.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya