Jokowi dan Netralitas yang Semu

PASCAKEPUTUSN Mahkamah Konstitusi yang secara tak langsung memberikan karpet merah kepada Walikota Solo yang juga putera sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, langsung mendapatkan respons yang beragam dari masyarakat.

Ada yang mendukung sambil menyebut pencalonan Gibran ini adalah kesempatan emas untuk generasi muda, namun di sisi lain ada yang menolak karena adanya proses yang janggal terkait keputusan MK. Bahkan mayoritas publik juga menilai pencalonan Gibran adalah sebagai upaya terselubung Jokowi untuk memastikan pemerintahan ke depan masih dalam kendalinya.

Publik pun semakin bertanya terkait ketidakkonsistenan Jokowi yang kerap berbicara akan menjaga netralitasnya dalam Pemilu. Namun di sisi lain juga mengatakan bakal cawe-cawe. Sehingga yang terlihat di permukaan adalah cawe-cawe yang dimaksud Jokowi itu semakin terlihat nyatanya. Berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Jokowi ingin menjaga netralitasnya agar pemilu tetap kondusif.

Sikap Jokowi ini mengingatkan kita akan seorang penyair bernama Jonathan Swift yang terkenal dengan karya satire politiknya. Di mana ia pernah berkata bahwa "Tidak ada yang tetap di dunia ini kecuali ketidakkonsistenan.”

Maka tak ayal bila netralitas yang disampaikan Jokowi hanyalah bayangan semu semata. Melihat gerak-gerik Jokowi yang kontradiktif karena semakin terlihat tak netral. Dibuktikan dengan perilaku para anggota kabinetnya yang semakin terang-terangan membantu putera mahkotanya dalam suksesi Pemilihan Presiden nanti.

Perilaku inilah yang menimbulkan rasa kekhawatiran dari masyarakat serta tokoh-tokoh nasional. Apakah Jokowi benar-benar netral.

Bahkan tokoh tokoh nasional banyak yang sudah mengingatkan Jokowi. Seperti yang diungkapkan oleh mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono, yang menegaskan kepada Jokowi agar tak melakukan intervensi dalam Pilpres 2024.

Selain itu pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie juga berkata hal yang sama, secara rinci mengatakan pascakeputusan MK ini akan menjadi trigger meningkatnya eskalasi konflik karena timbulnya rasa kemarahan dari rakyat. Karena adanya persepsi jika MK dapat diatur, maka tak menutup kemungkinan elite politik juga akan menggunakan kekuatan aparat keamanan untuk menghambat demokrasi di Indonesia.

Tentu kita ingat pada peristiwa lahirnya Reformasi akibat dari memuncaknya kemarahan masyarakat terhadap rezim Orde Baru yang selama 32 tahun kerap abuse of power demi melanggengkan kekuasaannya. Bahkan kekuatan negara pun tak mampu meredamnya.

Sehingga situasi sekarang seolah menjadi deja vu apabila Jokowi makin terlihat memihak, kemarahan rakyat pun tak bisa dihindarkan.

Bahkan narasi impeachment di media sosial semakin menguat. Padahal selama 9 tahun Kepemimpinan Jokowi dinilai sudah cukup baik, melakukan terobosan dan kebijakan. Namun sayang bila rusak hanya karena nila setitik.

Maka tak ayal bila KH Mustofa Bisri menyindir bahwa saat ini Republik kita seperti rasa Kerajaan. Karena perilaku dari Presiden yang seolah-olah ingin menjadi raja. Padahal negara kita adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Sehingga Presiden Jokowi selayaknya mulai mawas diri untuk tetap menjaga marwahnya sebagai Kepala Negara untuk tidak bergerak lebih jauh dalam Pilpres 2024 demi menjaga stabilitas demokrasi kita. Di mana saat ini sebagian besar rakyat sudah terlanjur kehilangan kepercayaan terhadap dirinya.

Penulis adalah Co Founder Forum Intelektual Muda