Berita

Presiden RI, Joko Widodo/Ist

Publika

Jokowi dan Netralitas yang Semu

OLEH: MUHAMMAD SUTISNA
JUMAT, 03 NOVEMBER 2023 | 15:42 WIB

PASCAKEPUTUSN Mahkamah Konstitusi yang secara tak langsung memberikan karpet merah kepada Walikota Solo yang juga putera sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, langsung mendapatkan respons yang beragam dari masyarakat.

Ada yang mendukung sambil menyebut pencalonan Gibran ini adalah kesempatan emas untuk generasi muda, namun di sisi lain ada yang menolak karena adanya proses yang janggal terkait keputusan MK. Bahkan mayoritas publik juga menilai pencalonan Gibran adalah sebagai upaya terselubung Jokowi untuk memastikan pemerintahan ke depan masih dalam kendalinya.

Publik pun semakin bertanya terkait ketidakkonsistenan Jokowi yang kerap berbicara akan menjaga netralitasnya dalam Pemilu. Namun di sisi lain juga mengatakan bakal cawe-cawe. Sehingga yang terlihat di permukaan adalah cawe-cawe yang dimaksud Jokowi itu semakin terlihat nyatanya. Berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Jokowi ingin menjaga netralitasnya agar pemilu tetap kondusif.


Sikap Jokowi ini mengingatkan kita akan seorang penyair bernama Jonathan Swift yang terkenal dengan karya satire politiknya. Di mana ia pernah berkata bahwa "Tidak ada yang tetap di dunia ini kecuali ketidakkonsistenan.”

Maka tak ayal bila netralitas yang disampaikan Jokowi hanyalah bayangan semu semata. Melihat gerak-gerik Jokowi yang kontradiktif karena semakin terlihat tak netral. Dibuktikan dengan perilaku para anggota kabinetnya yang semakin terang-terangan membantu putera mahkotanya dalam suksesi Pemilihan Presiden nanti.

Perilaku inilah yang menimbulkan rasa kekhawatiran dari masyarakat serta tokoh-tokoh nasional. Apakah Jokowi benar-benar netral.

Bahkan tokoh tokoh nasional banyak yang sudah mengingatkan Jokowi. Seperti yang diungkapkan oleh mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono, yang menegaskan kepada Jokowi agar tak melakukan intervensi dalam Pilpres 2024.

Selain itu pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie juga berkata hal yang sama, secara rinci mengatakan pascakeputusan MK ini akan menjadi trigger meningkatnya eskalasi konflik karena timbulnya rasa kemarahan dari rakyat. Karena adanya persepsi jika MK dapat diatur, maka tak menutup kemungkinan elite politik juga akan menggunakan kekuatan aparat keamanan untuk menghambat demokrasi di Indonesia.

Tentu kita ingat pada peristiwa lahirnya Reformasi akibat dari memuncaknya kemarahan masyarakat terhadap rezim Orde Baru yang selama 32 tahun kerap abuse of power demi melanggengkan kekuasaannya. Bahkan kekuatan negara pun tak mampu meredamnya.

Sehingga situasi sekarang seolah menjadi deja vu apabila Jokowi makin terlihat memihak, kemarahan rakyat pun tak bisa dihindarkan.

Bahkan narasi impeachment di media sosial semakin menguat. Padahal selama 9 tahun Kepemimpinan Jokowi dinilai sudah cukup baik, melakukan terobosan dan kebijakan. Namun sayang bila rusak hanya karena nila setitik.

Maka tak ayal bila KH Mustofa Bisri menyindir bahwa saat ini Republik kita seperti rasa Kerajaan. Karena perilaku dari Presiden yang seolah-olah ingin menjadi raja. Padahal negara kita adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Sehingga Presiden Jokowi selayaknya mulai mawas diri untuk tetap menjaga marwahnya sebagai Kepala Negara untuk tidak bergerak lebih jauh dalam Pilpres 2024 demi menjaga stabilitas demokrasi kita. Di mana saat ini sebagian besar rakyat sudah terlanjur kehilangan kepercayaan terhadap dirinya.

Penulis adalah Co Founder Forum Intelektual Muda

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya