Berita

Kepala Biro Hubungan Lembaga Penegakan Hukum DPP Partai Demokrat Adi Kurnia Setiadi/RMOL

Politik

Demokrat: Jaga Persatuan, Tolak Polarisasi Jelang Pemilu

JUMAT, 03 NOVEMBER 2023 | 02:01 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Masyarakat diingatkan agar menghindari kegaduhan menjelang gelaran Pemilu 2024. Di antaranya menghindari polarisasi atau pembelahan sosial dampak politisasi agama, identitas, hingga SARA.

Demikian pesan yang disampaikan Kepala Biro Hubungan Lembaga Penegakan Hukum DPP Partai Demokrat Adi Kurnia Setiadi saat memberikan sambutan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pendopo Sahabat Aksi, Jalan Musholla, Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis malam (2/11).

"Jaga persatuan, tidak boleh ada lagi polarisasi. Kita harus membangun etika politik. Bagaimana etika politik ini dikedepankan untuk membangun kultur politik yang baik," kata Adi di depan ratusan jemaah yang hadir.


Untuk menghindari polarisasi pada Pemilu 2024, menurut Adi, juga bisa melalui kampanye damai. Adi menyatakan, parpol harus sungguh-sungguh menerapkan hal tersebut, bukan sekadar slogan.

Adi juga berharap masyarakat tidak mudah terpancing jika terdapat isu-isu SARA, terutama lewat media sosial. Alangkah baiknya, sharing dan filter secara benar informasi tersebut.

"Sehingga kita bisa menguji apakah informasi itu benar atau tidak dengan melakukan pencarian ke sumber-sumber informasi yang kredibel," kata caleg DPR RI dari Daerah Pemilihan I DKI Jakarta yang meliputi Jakarta Timur ini.

Diketahui, sebentar lagi, bangsa Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPRD, dan DPD RI.

Kemudian, disusul dengan pelaksanaan Pemilihan Serentak pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari 548 daerah pemilihan, yaitu 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 98 Kota.




Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya