Berita

Kepala Biro Hubungan Lembaga Penegakan Hukum DPP Partai Demokrat Adi Kurnia Setiadi/RMOL

Politik

Demokrat: Jaga Persatuan, Tolak Polarisasi Jelang Pemilu

JUMAT, 03 NOVEMBER 2023 | 02:01 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Masyarakat diingatkan agar menghindari kegaduhan menjelang gelaran Pemilu 2024. Di antaranya menghindari polarisasi atau pembelahan sosial dampak politisasi agama, identitas, hingga SARA.

Demikian pesan yang disampaikan Kepala Biro Hubungan Lembaga Penegakan Hukum DPP Partai Demokrat Adi Kurnia Setiadi saat memberikan sambutan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pendopo Sahabat Aksi, Jalan Musholla, Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis malam (2/11).

"Jaga persatuan, tidak boleh ada lagi polarisasi. Kita harus membangun etika politik. Bagaimana etika politik ini dikedepankan untuk membangun kultur politik yang baik," kata Adi di depan ratusan jemaah yang hadir.


Untuk menghindari polarisasi pada Pemilu 2024, menurut Adi, juga bisa melalui kampanye damai. Adi menyatakan, parpol harus sungguh-sungguh menerapkan hal tersebut, bukan sekadar slogan.

Adi juga berharap masyarakat tidak mudah terpancing jika terdapat isu-isu SARA, terutama lewat media sosial. Alangkah baiknya, sharing dan filter secara benar informasi tersebut.

"Sehingga kita bisa menguji apakah informasi itu benar atau tidak dengan melakukan pencarian ke sumber-sumber informasi yang kredibel," kata caleg DPR RI dari Daerah Pemilihan I DKI Jakarta yang meliputi Jakarta Timur ini.

Diketahui, sebentar lagi, bangsa Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPRD, dan DPD RI.

Kemudian, disusul dengan pelaksanaan Pemilihan Serentak pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari 548 daerah pemilihan, yaitu 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 98 Kota.




Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya