Berita

Kepala Biro Hubungan Lembaga Penegakan Hukum DPP Partai Demokrat Adi Kurnia Setiadi/RMOL

Politik

Demokrat: Jaga Persatuan, Tolak Polarisasi Jelang Pemilu

JUMAT, 03 NOVEMBER 2023 | 02:01 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Masyarakat diingatkan agar menghindari kegaduhan menjelang gelaran Pemilu 2024. Di antaranya menghindari polarisasi atau pembelahan sosial dampak politisasi agama, identitas, hingga SARA.

Demikian pesan yang disampaikan Kepala Biro Hubungan Lembaga Penegakan Hukum DPP Partai Demokrat Adi Kurnia Setiadi saat memberikan sambutan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pendopo Sahabat Aksi, Jalan Musholla, Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis malam (2/11).

"Jaga persatuan, tidak boleh ada lagi polarisasi. Kita harus membangun etika politik. Bagaimana etika politik ini dikedepankan untuk membangun kultur politik yang baik," kata Adi di depan ratusan jemaah yang hadir.


Untuk menghindari polarisasi pada Pemilu 2024, menurut Adi, juga bisa melalui kampanye damai. Adi menyatakan, parpol harus sungguh-sungguh menerapkan hal tersebut, bukan sekadar slogan.

Adi juga berharap masyarakat tidak mudah terpancing jika terdapat isu-isu SARA, terutama lewat media sosial. Alangkah baiknya, sharing dan filter secara benar informasi tersebut.

"Sehingga kita bisa menguji apakah informasi itu benar atau tidak dengan melakukan pencarian ke sumber-sumber informasi yang kredibel," kata caleg DPR RI dari Daerah Pemilihan I DKI Jakarta yang meliputi Jakarta Timur ini.

Diketahui, sebentar lagi, bangsa Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPRD, dan DPD RI.

Kemudian, disusul dengan pelaksanaan Pemilihan Serentak pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari 548 daerah pemilihan, yaitu 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 98 Kota.




Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya