Direktur Amnesty International, Usman Hamid (kanan), dalam acara diskusi bertajuk “Krisis Konstitusi dan Poros Politik Ketiga”, yang digelar di M-Bloc, Jakarta Selatan, Kamis, (2/11)/Repro
Upaya Partai Hijau Indonesia (PHI) mendorong masyarakat untuk membentuk poros baru masyarakat sipil disambut baik oleh Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
Bagi negara yang tengah mengalami krisis demokrasi, pembentukan poros baru dinilai sangat penting.
"Poros politik itu sangat dibutuhkan karena kita tengah menghadapi krisis demokrasi dan konstitusi," kata Usman Hamid dalam acara diskusi bertajuk “Krisis Konstitusi dan Poros Politik Ketiga”, yang digelar di M-Bloc, Jakarta Selatan, Kamis (2/11).
Salah satu inisiator Maklumat Juanda ini menambahkan, kemunculan poros baru ini akan mampu memperjuangkan agenda masyarakat yang adil dan beradab sesuai dengan Pancasila.
"Poros politik dapat memperjuangkan agenda masyarakat sipil berupa penegakan hak asasi manusia, keadilan, dan kelestarian lingkungan hidup,” demikian Usman.
Sebelumnya, Partai Hijau Indonesia (PHI) mengajak kalangan masyarakat sipil untuk membentuk poros politik baru selain tiga poros Pilpres yang sudah ada.
Poros baru ini bertujuan untuk menghentikan upaya Presiden Jokowi melanggengkan kekuasaan melalui pemenangan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.