Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur/RMOL
Isu pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) muncul jelang Pemilu 2024. Meski begitu, keputusan pergantian posisi KaBIN harus sesuai dengan perintah Presiden Jokowi dan DPR RI.
Pandangan itu yang disampaikan Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi terkait isu pergantian KaBIN dari Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan ke sejumlah nama diantaranya Jenderal Dudung Abdurachman dan Laksamana Yudo Margono.
"Logikanya, penggantian itu akan selalu berdasar pada kebutuhan dan kehendak Presiden. Ingat, Presiden adalah klien tunggal BIN. Integritas dan profesionalisme kerja-kerjanya juga diawasi oleh DPR. Karena itu jika hari ini ada rumor penggantian karena alasan yang berkaitan isu politik jelang Pemilu, itu mestinya dimaknai sebagai bentuk desakan saja," kata Khairul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/11).
"Apakah akan diganti atau tidak, ya tergantung kehendak Presiden dan persetujuan DPR," sambung Khairul.
Terkait dua nama di atas, Khairul berpendapat bila dirinya belum mengetahui isu Laksamana Yudo yang saat ini jadi Panglima TNI akan menjadi KaBIN.
"Penggantian Kepala BIN tentu mungkin saja terjadi. Namun saya belum mendengar kabar bahwa Laksamana Yudo Margono akan mengisi posisi itu," jelas Khairul.
Lanjut Khairul, kalau benar Yudo diproyeksikan mengisi posisi Kepala BIN dapat dihubungkan untuk ranah penyegaran pejabat atau tour of duty.
Meski baru isu, Khairul tak ingin berspekulasi tinggi sebab sejauh ini posisi KaBIN masih dijabat oleh Budi Gunawan.
"Faktanya, Pak BG (Budi Gunawan) masih menjabat hingga hari ini. Masa jabatannya juga sudah lebih dari tujuh tahun. Bisa dibilang yang paling lama sejak Reformasi dan lembaga intelijen ini berganti nama," tandas Khairul.