Berita

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur/RMOL

Politik

Isu Pergantian Kepala BIN, Nama Laksamana Yudo Dinilai Belum Beredar

RABU, 01 NOVEMBER 2023 | 15:38 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Isu pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) muncul jelang Pemilu 2024. Meski begitu, keputusan pergantian posisi KaBIN harus sesuai dengan perintah Presiden Jokowi dan DPR RI.

Pandangan itu yang disampaikan Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi terkait isu pergantian KaBIN dari Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan ke sejumlah nama diantaranya Jenderal Dudung Abdurachman dan Laksamana Yudo Margono.

"Logikanya, penggantian itu akan selalu berdasar pada kebutuhan dan kehendak Presiden. Ingat, Presiden adalah klien tunggal BIN. Integritas dan profesionalisme kerja-kerjanya juga diawasi oleh DPR. Karena itu jika hari ini ada rumor penggantian karena alasan yang berkaitan isu politik jelang Pemilu, itu mestinya dimaknai sebagai bentuk desakan saja," kata Khairul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/11).


"Apakah akan diganti atau tidak, ya tergantung kehendak Presiden dan persetujuan DPR," sambung Khairul.

Terkait dua nama di atas, Khairul berpendapat bila dirinya belum mengetahui isu Laksamana Yudo yang saat ini jadi Panglima TNI akan menjadi KaBIN.

"Penggantian Kepala BIN tentu mungkin saja terjadi. Namun saya belum mendengar kabar bahwa Laksamana Yudo Margono akan mengisi posisi itu," jelas Khairul.

Lanjut Khairul, kalau benar Yudo diproyeksikan mengisi posisi Kepala BIN dapat dihubungkan untuk ranah penyegaran pejabat atau tour of duty.

Meski baru isu, Khairul tak ingin berspekulasi tinggi sebab sejauh ini posisi KaBIN masih dijabat oleh Budi Gunawan.

"Faktanya, Pak BG (Budi Gunawan) masih menjabat hingga hari ini. Masa jabatannya juga sudah lebih dari tujuh tahun. Bisa dibilang yang paling lama sejak Reformasi dan lembaga intelijen ini berganti nama," tandas Khairul.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Trump Tunjuk Katie Zacharia Jadi Sekretaris Pers Gedung Putih

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:27

Saat Outing Kantor Bergeser Jadi Strategi Korporat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:09

Harga Emas Meroket di Akhir Pekan Jadi Semahal Ini

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:57

FORU Anjlok 11,39 Persen, Transaksi Tembus Rp253 Miliar saat IHSG Rebound

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:44

Komisi V DPR Wanti-wanti Tiga Kementerian Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Ojol

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:30

Harga Logam Dunia Bangkit Usai Aksi Borong di Level Rendah

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:01

Tiga Anggota OPM Meninggal Dunia Usai Kontak Tembak di Maybrat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:46

Teguh Santosa: Pepera 1969 Sejalan dengan Prinsip Self Determination

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:31

Kapolri Pimpin Sertijab di Mabes Polri, Komjen Asep Resmi Jadi Irwasum

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:17

Wall Street Tutup Pekan Kedua di Zona Hijau

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya