Berita

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja saat berpidato dalam acara peluncuran Peta Kerawanan Kampanye Pemilu Serentak 2024 di Media Sosial, di Swiss-Bellcourt Hotel, Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/10)/RMOL

Politik

Cegah Kisruh 2019 Berulang, Ketua Bawaslu: Jangan Sampai Pertarungan di Medsos Berlanjut ke Dunia Nyata

SELASA, 31 OKTOBER 2023 | 17:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kekisruhan politik pada Pemilu 2019 akibat maraknya muatan kampanye berbau ujaran kebencian, berita bohong (hoax), hingga penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), akan dicegah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tidak berulang pada 2024.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menjelaskan, pengalaman buruk tersebut diantisipasi melalui pemetaan kerawanan kampanye Pemilu 2024 di media sosial (medsos), yang telah rampung disusun dan diluncurkan hari ini, Selasa (31/10).

"Kampanye di medsos, belajar dari pengalaman tahun 2019, mengenai maraknya hoax, black campaign, dan hal itu membuat ketegangan yang tidak perlu ada dalam proses pemilu," ujar Bagja dalam acara Peluncuran Peta Kerawanan Kampanye di Media Sosial pada Pemilu Serentak 2024, di Swiss-Bellcourt Hotel, Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/10).


Anggota Bawaslu RI dua periode itu menegaskan, maksud utama Bawaslu meluncurkan peta kerawanan kampanye pemilu melalui medsos adalah untuk mencegah kejadian yang tidak mengenakan tersebut terulang kembali.

Apalagi, akibat dari kekisruhan pada Pemilu 2019, yang dipicu kekecewaan pendukung salah satu paslon Pilpres terhadap hasil pencoblosan, malah memunculkan korban meninggal dunia baik karena peluru tajam, benda tumpul, atau gas air mata.

"Yang kita mitigasi adalah jika pertarungan di medsos ini akan dilanjutkan di dunia nyata," terangnya.

Maka dari itu, Bagja mengimbau kepada seluruh pihak untuk ikut serta mengawasi jalannya kampanye di medsos, yang baru bisa dilakukan pada 28 November 2023.

"Maka kami undang multistakeholder untuk ikut serta bukan hanya memikirkan, tapi ikut mereduksi jika terjadi ketegangan di medsos," demikian Bagja. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya