Indonesia dan Brasil Jalin Kerjasama Kembangkan Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku

Dalam upaya menjaga kesehatan hewan ternak, Indonesia akan menjalin kerja sama dengan Brasil untuk memproduksi vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hewan ternak.

Rencana kerja sama itu tercuat dalam pertemuan antara Menteri Pertanian (Mentan) RI, Amran Sulaiman, dengan Menteri Pertanian Brasil, Carlos Favaro, di Kantor Kementerian Pertanian pada Senin (30/10).

"Salah satu poin kerja sama adalah pengembangan vaksin di dalam negeri, bekerja sama pemerintah Brasil dengan Pusat Veteriner Farma," ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah.

Nasrullah menjelaskan bahwa pengembangan vaksin PMK yang dicanangkan itu berpotensi dalam bentuk transfer teknologi ataupun investasi langsung Brasil ke dalam negeri.

Menurut Dirjen PKH, meski Indonesia telah berpengalaman mengembangkan vaksin PMK selama 30 tahun, akan tetapi kerja sama dengan Brasil ini memungkinkan produksi vaksin yang lebih baik dengan teknologi terbaru yang dianggap lebih cepat dan akurat.

Brasil diketahui memiliki kapabilitas dan pengalaman tinggi mengenai pengendalian penyakit hewan yang mumpuni di negaranya, yang tengah mencapai visi menjadi negara bebas PMK oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) di 2024.

Namun, untuk produksi vaksin antara Indonesia dan Brasil sendiri dikatakan Nasrullah akan dibedakan, karena setiap negara memiliki strain virus PMK yang berbeda-beda.

"Kita harapkan tidak perlu lagi kita masukan (vaksin) dari luar lagi, tapi kita produksi sendiri di dalam negeri. Kita punya kemampuan dan pengalaman itu juga dalam beberapa tahun lalu," tambah Nasrullah.

Belum diketahui berapa jumlah vaksin yang akan diproduksi dan target waktu realisasi dari kerja sama antar kedua negara tersebut. Akan tetapi, jumlahnya ditaksir akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

"Jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan negara kita. Intinya semua ternak yang rentan terhadap PMK harus divaksin 2-3 kali. Jadi ini terus dilakukan sampai WOAH menyatakan negara kita bebas PMK," pungkasnya.