Kekecewaan PDIP ke Jokowi Ditumpahkan Demi Jaga Marwah Konstitusi

Politikus PDIP Masinton Pasaribu ogah menanggapi soal kekecewaan PDIP terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beberapa waktu lalu.

“Udah itu aja dulu. Udah itu dulu,” ucapnya singkat kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).

Mulanya wartawan menanyakan soal usulan hak angket yang disuarakan Masinton dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia minimal capres-cawapres.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP ini, putusan MK tersebut bermasalah. Bahkan, para akademisi, pakar, hingga ahli hukum tata negara pun mempermasalahkan putusan MK tersebut.  

“Itu kan ada tragedi di MK, ada skandal di sana, bahkan para hakim yang ikut bersidang mempermasalahkan, para ahli Hukum Tata Negara juga mempermasalahkan putusan tersebut. Di luar publik berpandangan bahwa terjadi praktek-praktek nepotisme di sana, dan ada penyelundupan hukum,” tegasnya.

Atas dasar itu, Masinton menegaskan pihaknya harus mengusulkan hak angket yang dimiliki DPR untuk menyikapi putusan MK tersebut.

“Maka untuk menjaga marwah konstitusi kita, DPR RI sudah seharusnya menggunakan kewenangan konstitusionalnya yaitu hak angket tadi, penyelidikan konstitusi,” tandasnya.

Sebelumnya, PDIP mengungkapkan kekecewaannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kader partai dan keluarganya atas situasi politik saat ini.

Itu lantaran sikap putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang secara terang-terangan memilih bergabung ke kubu pendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan menjadi calon wakil presiden (cawapres).

“PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan dan rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini," tutur Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Minggu (29/10).