Berita

Makan siang Jokowi bersama 3 Bacapres di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10)/Ist

Politik

Pengamat: Persoalan Netralitas Tidak Cukup Diselesaikan Melalui Makan Siang

SELASA, 31 OKTOBER 2023 | 11:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Diplomasi makan siang ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama tiga bakal capres, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto belum bisa dijadikan bukti netralitas Presiden pada Pilpres 2024.

“Karena persoalan netralitas tidak cukup diselesaikan melalui makan siang. Netralitas itu harus dibuktikan tidak hanya di panggung depan tapi juga di panggung belakang,” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/10).

Dalam politik, kata Jamiluddin, sikap dan tindakan di atas panggung kerap berbeda dengan apa sesungguhnya yang terjadi di belakang panggung.


“Karena itu, diplomasi makan siang itu jangan dianggap sebagai sikap negarawan Jokowi. Pertemuan itu cukup dianggap sebagai drama politik yang hanya mempertontonkan panggung depan. Panggung belakang masih disembunyikan, dan baru akan diketahui melalui proses waktu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengundang tiga bakal calon presiden yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan untuk makan siang di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10).

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, pertemuan tiga bakal Capres ini sebagai bentuk komitmen netralitas Presiden Jokowi.

"Presiden pernah mengatakan bahwa beliau mendukung ketiga Capres demi kebaikan bangsa. Nah siang ini ketiganya diundang ke Istana," kata Hermawi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya