Berita

Makan siang Jokowi bersama 3 Bacapres di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10)/Ist

Politik

Pengamat: Persoalan Netralitas Tidak Cukup Diselesaikan Melalui Makan Siang

SELASA, 31 OKTOBER 2023 | 11:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Diplomasi makan siang ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama tiga bakal capres, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto belum bisa dijadikan bukti netralitas Presiden pada Pilpres 2024.

“Karena persoalan netralitas tidak cukup diselesaikan melalui makan siang. Netralitas itu harus dibuktikan tidak hanya di panggung depan tapi juga di panggung belakang,” kata Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/10).

Dalam politik, kata Jamiluddin, sikap dan tindakan di atas panggung kerap berbeda dengan apa sesungguhnya yang terjadi di belakang panggung.


“Karena itu, diplomasi makan siang itu jangan dianggap sebagai sikap negarawan Jokowi. Pertemuan itu cukup dianggap sebagai drama politik yang hanya mempertontonkan panggung depan. Panggung belakang masih disembunyikan, dan baru akan diketahui melalui proses waktu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengundang tiga bakal calon presiden yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan untuk makan siang di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10).

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, pertemuan tiga bakal Capres ini sebagai bentuk komitmen netralitas Presiden Jokowi.

"Presiden pernah mengatakan bahwa beliau mendukung ketiga Capres demi kebaikan bangsa. Nah siang ini ketiganya diundang ke Istana," kata Hermawi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya