Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo/Ist
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp7,77 triliun untuk menyukseskan program penanggulangan kemiskinan di Raperda APBD tahun anggaran 2024.
Program itu menjadi salah satu dari enam program prioritas yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk dibahas dan didalami DPRD DKI Jakarta.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial, hingga saat ini ada sebanyak 5,2 juta orang tercatat sebagai penduduk miskin.
Menurutnya, itu jumlah yang sangat besar dan perlu identifikasi ulang untuk mengetahui jumlah yang akurat. Dengan demikian, ia mendorong Dinas Sosial DKI Jakarta untuk terus melakukan sinkronisasi data penduduk miskin secara berkala, agar pemberian bantuan pemerintah tepat sasaran.
“Ketepatan sasaran itu faktor yang sangat penting. Masyarakat yang masuk kategori miskin belum tentu tiga atau empat bulan lagi masih di kategori tersebut,” kata Anggara dikutip Selasa (31/10).
Anggara menyampaikan, anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp7,77 triliun dalam Raperda APBD tahun 2024 merupakan akumulasi dari tiga program jaminan sosial yang ada di Dinas Sosial. Masing-masing program Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia Jakarta dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta sebesar Rp700 miliar.
Dengan kasus stunting yang masih tinggi dan sangat dibutuhkannya bantuan lain untuk kalangan Lansia di Jakarta, ketepatan data penerima dan evaluasi secara berkelanjutan sangat dibutuhkan. Untuk itu Anggara berharap Dinas Sosial terus meningkatkan sinergitas kerja bersama jajaran UKPD di tingkat wilayah sampai lapiran RT dan RW, juga memanfaatkan peran kader lingkungan.
“Jadi pemadupadanan data, perbaikan data berkala itu sangat penting sebelum melakukan evaluasi-evaluasi bantuan sosial yang kita berikan,” demikian Anggara.
